Menurut salah satu cerita lama, penduduk Indrapura, masa dahulunya datang dari berbagai daerah di Minangkabau. Kabarnya dari Pariangan Padang Panjang delapan keluarga (salapan di tangah). Dari Sungai Pagu enam keluarga (anam di hilia) dan dari daerah lain enam keluarga pula (anam di mudik). Duapuluh keluarga nilah yang dianggap sebagai orang asli Indrapura, meskipun pada hakekatanya di Indrapura ada juga yang berasal dari keturunan Malaka, Bugis dan Jawa. Tapi semuanya menginduk kepada yang asli tersebut. Terbang menumpu, hinggap mencengkram.

“Indrapura pernah menjadi daerah penting, sebagai pusat perdaganagan di pesisir barat pantai Sumatera. Raja-raja Indrapura hingga terakhir berjumlah tigapuluh tiga orang. Mereka berasal dari berbagai keturunan, ada dari Pagaruyung, Banten, Bugis, Jawa, Persia dan malah ada yang diyakini dari Portugis,” kata Alamrus, Camat Kecamatan Pancung Soal saat dijumpai beberapa waktu lampau..

Menurutnya, Indrapura pernah menjadi kerajaan besar, yang lebih kurang sama luasnya dengan Kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi terakhir Indrapura hanya berupa kerajaan kecil setelah diduduki Belanda.

Pada tahun 1824 keluarga Raja Indrapura, pernah terdesak oleh Belanda, lalau mereka memilih dekat dengan Inggris yang berada di Bengkulu.

Raja-raja yang memerintah di Indrapura turun-temurun seperti adat pengangkatan penghulu di Minangkabau. Seorang Raja yang sudah mangkat akan digantikan oleh sepupunya atau kemanakannya. Raja pengganti ini biasanya diajukan oleh kaum kerabat.

Lihat saja, Raja Marah Yahya yang berkat bantuan Belanda jadi regen di Indrapura. Setelah meninggal, dia digantikan oleh saudara sepupunya bernama Marah Ripin. Marah Ripin kemudian mengundurkan diri karena naik haji ke Mekah dan dia digantikan oleh Marah Baki yang meninggal 1891.

Marah Baki St.Firmansyah diangkat menjadi regen tahun 1858 dan meninggal pada usia 58 tahun. Kemudian digantikan oleh Marah Rusli St. Abdullah, yang pada masa itu masih berusi 24 tahun. Marah Rusli dinobatkan menjadi raja 22 Juni 1891. Pada masa itu sebanrnya banyak dari keluarga raja yang berumur lebih senior. Seperti; Marah Marullah St.Ibrahim, Marah Dobo St.Mudo, Marah Salim St.Sabarullah. Akan tetapi Belanda lebih menyukai Marah Rusli yang pernah bekerja pada Pemerintahan Belanda sebagai Jaksa Kepala di Betawi. Beliau dahulunya belajar di Sekolah raja di Bukitinggi, karena itu pula mamaknya Marah Baki sejak awal telah mengkaderkannya sebagai raja di kemudian hari.

Setelah duapuluh tahun menjabat sebagai raja Indrapura, dia diberhentikan dengan hormat dengan Surat Keputusan No.29 tanggal 6 Februari 1911. Pemberhentian regen ini juga berlaku bagi Marah Uyub di Padang dengan Surat Keputusan tanggal 26 Maret 1910 No.40. “Mereka merupakan dua regen terakhir di Sumatera Barat. Sebab, setelah itu Belanda membentuk 52 demang sebagai pengganti regen,” tulis Rusli Amran dalam bukunya Palakat Panjang..

Semasa pemerintahan raja di Indrapura, kedaulatan berada di tangan rakyat. Berdasarkan adat kebiasaan, raja dipandang sebagai orang tua oleh rakyat yang bertugas membimbing anak kemanakan. Raja adalah pucuk adat dalam hidup bermasyarakat. Raja adalah kepala pemerintahan dalam wilayah hukum negeri Indrapura.

Sedikit perbedaan antara masyarakat Indrapura dengan masyarakat Minangkabau di Lihak nan Tigo. Sebagaimana telah terukir jelas dalam sejarah, bahwa Lembaga Pemerintahan yang ditaati masyarakat di Minangkabau, sebelum masuknya intervensi Penjajahan Belanda didasakan kepada dua bentuk kelarasan yang ada di ranah ini. Kelarasan tersebut adalah: Laras Bodi Caniago yang merupakan buah budi Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Laras Koto Piliang yang merupakan hasil temuan Datuak Katumanggungan.

Laras ini lahir ketika pada masa itu Pangulu adalah segalanya, dia raja, dia panglima, dia ayah, dia juga majikan dari anak buahnya dalam kampung. Parpatiah (Bodi Caniago) melihat, kekuasan yang tidak terbatas itu, dapat mengundang kesewenang-wenangan. Maka dari itu dia bentuklah Tungku Tigo Sajarangan sebagai lembaga pemegang kekuasaan. Anggota dari lembaga ini adalah: Pangulu, Cerdik Pandai dan Pandito (Biksu Hindu dan Pendeta Budha). Tungku Tigo Sajarangan inilah yang akhirnya menjadi pemerintah di nagari.

Sementara dalam Laras Koto Piliang (Katumanggungan), Lembaga Tungku Tigo Sajarangan juga memiliki seorang pimpinan pucuk. Pangulu Pucuk ini bertugas mengawasi pemerintahan yang dijalankan oleh Lembaga Tungku Tigo Sajarangan. Pangulu Pucuk punya hak veto untuk membatalkan keputusan Lemabga Tungku Tigo Sajarangan apabila dinilai tidak sesuai dengan keinginan masayarakat banyak.

Kelahiran dua kelarasan ini, menurut Abdul Hamit Dt. Pangulu Sati, seorang Ninik Mamak Nagari Pariangan, ketika Minangkabau di bawah Kerajaan Sumayan Koto Batu.

Kemudian ketika Islam diterima sebagai agama resmi oleh masyarakat Minangkabau (pertenghan abad 17), Lembaga Tungku Tigo Sajarangan disempurnakan dengan terbentuknya, Ninik Mamak UAJ (Urang Ampek Jinih). Mereka terdiri atas: Pangulu (pimpinan rumah gadang yang bergelar datuk), Manti (orang yang berpengetahuan luas), Mualim ( ilmuan agama Islam) dan Dubalang (kalangan pemuda yang terampil beladiri). Mereka inilah yang jadi Legislatif dan yudikatif di nagari.

Untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari, selaku pejabat eksekutif, dipilihlah seorang Kapalo Nagari yang calonnya diseleksi oleh Ninik Mamak UAJ kemudian dipilih oleh rakyat secara demokratis.

“Tapi, di Indrapura kami kurang mengenal sistem yang demikian. Sebab kami punya susunan pemerintahan tersendiri di bawah raja. Adapun keterlibatan pangulu dan kalangan ulama tetap ada di Kerajaan Indrapura,” kata Alamrus salah seorang tokoh masyarakat Indrapura yang mengaku di daerahnya ada empat suku besar yang dibawa nenek moyang mereka dari Minangkabau yaitu; Sikumbang, Melayu, Caniago dan Panai.

Karena perbedaan ini pula di Indrapura tidak ada bentuk rumah gadang yang bergonjong seperti layaknya rumah gadang kalangan penghulu di Luhak nan Tigo.

Namun demikian, perbedaan ini wajar kiranya karena dalam pemerintahan Kerajaan Pagaruyung ada istilah Luhak Bapangulu dan Rantau Barajo. Jika dilihat dari segi letak posisinya, maka Kerajaan Indrapura merupakan salah satu kerajaan satelit yang memerintah daerah rantau Pagaruyung.

Dalam Kerajaan Pagaruyung, kedudukan Indrapura yang berada di pantai barat, sama dengan Kerajaan Rokan, Rambah, Tambusai dan Kunto di pesisir timur Sumatera bahagian tengah. Begitu juga dengan Negeri Sembilan di semananjung Malaysia.

Seluruh kerajaan ini memakai tata cara adat Minangkabau dalam mewariskan pengusa kerajaan. Akan tetapi, keberadaan Indrapura yang semula berasal dari Kerajaan Airpura, bisa saja lebih dahulu daripada terbentuknya kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi, Raja Pagaruyung pernah mengutus putra mahkota dalam menjalankan roda pemerintahan di Indrapura.

Namun demikian, jika ada perbedaan dalam cerita sejarah, kata Yulizal Yunus, Ketua Tim Penulisan Sejarah Kerajaan Indrapura, mungkin disebabkan karena pewarisan sejarah yang sepotong-sepotong. Hal ini tidak perlu dijadikan sebagai pemicu konflik, tapi jadikan sebagai aspek pengayaan sejarah dan penguatan budaya sebagai identitas dan sprit pembangunan. (AS)

Sumber:

http://amperasalim.wordpress.com/2009/04/01/masyarakat-indrapura-dari-darat-minangkabau/