Mula-mula orang Rupik Portugis yang mengganas di Pesisir menjalin hubungan akrab / mengadakan kontrak politik dengan seorang yang mengaku “ahli waris” kerajaan Minangkabau. Dengan bantuan Portugis yang berkedudukan di Malaka “ahli waris” itu berhasil merebut Pagaruyung dan mengangkat dirinya sebagai Raja Minangkabau. Pada saat itulah datang pemimpin Portugis yang merebut Malaka ke Pagaruyung, dengan dikawal banyak pasukan yang tidak lain adalah perompak-perompak bayaran Portugis sendiri.

Pimpinan antek-antek Portugis itu adalah Dewang Palokamo Pamowano dari sehiliran Batang Hari yang merebut takhta dari Dewang Sari Deowano, Raja Alam Minangkabau. Untuk menguasai Minangkabau Portugis mengerahkan para perompak bajak laut yang digajinya, dan budak-budak yang ditawannya dari berbagai bangsa, baik dari bangsa Eropid, Affrika, Keling India, sampai kepada bangsa sendiri yang digajinya. Sementara tentara Portugis itu sendiri tidak seberapa jumlahnya.

Inilah yang kemudian dicatat dalam kias Tambo Alam Sungai Pagu sebagai Sitatok Sita rahan, Si Anja, si Paihan yang hidup dalam gua-gua. Mereka adalah orang bayaran Rupik yang naik dari hilir Batang Hari dengan target sebagian menuju pusat Minangkabau, menguasai Paga ruyung dan sebagian lagi merampas wilayah pantai Pesisir Barat Sumatera Barat.

Karena banyaknya yang menyerang secara mendadak maka dengan mudah Pagaruyung dapat dikuasai. Namun raja itu tidak lama berkuasa, lebih kurang selama 10 tahun kemudian tumbang, dan raja yang dahulu kembali menaiki takhta. Raja yang kembali bertakhta ini ayah kandung Dewang Sari Megowano. Baginda menolak kerjasama dengan orang Rupik. Oleh karenanya orang Rupik semakin mengganas di Pesisir.

Kisah Putri Aceh dan Rumah Gadang Yang Hilang

Adalah Baginda Dewang Sari Deowano yang mempunyai permaisuri Tuan Puti Rani Dewi (ibu kandung Dewang Sari Megowano) mengambil putri dari Aceh sebagai istrinya yang kedua. Baginda ini dalam pesta pernikahan di Aceh, banyak memberi hadiah kepada pembesar dan masyarakat di Aceh. Karena harta benda yang dibawa sudah habis, dipinjamlah mas kawin yang sudah diserahkan kepada sang istri yakni Putri Kemala (Tuan Puti Gumalo). Karena emas kawin itu sudah diserahkan kepada Baitul Mal Kesultanan Aceh, maka kepada Baitul Mal itulah dilakukan peminjaman. Raja berjanji akan membayar begitu sampai di Pagaruyung. Tetapi apa, dan bagaimana pelaksanaannya ?

Baginda mungkin karena lupa, tak kunjung membayarnya. Ketika Putri Kumalo (Guma lo) menyerahkan surat tagihannya dari Baitul Mal, raja merasa tersinggung. Terjadi perteng karan, yang mengakibatkan diceraikannya Putri Keumala oleh Baginda. Sang Putri meninggal kan istana dan pergi ke Luak Agam. Di Koto Gadang (Luak Agam) Sang Putri tinggal dengan be berapa orang pengiringnya dan mengajar wanita-wanita disini menyulam menerawang. Sultan Aceh amat marah. Lantas utusan di kirim menjeput Putri Keumala. Setelah putri itu sampai di ibu kota Kerajaan Aceh, pasukan Aceh pun bergerak dan menguasai Bandar Muar dan Pariaman. Di Bandar Muar ditempatkan seorang “Teuku” sebagai Khalifah Sulthan, atau pengganti atau wakil Sultan. Sejak waktu itu Bandar Muar dikenal dengan nama Bandar Kha lifah. Namun lebih populer dengan nama “Kampuang Teuku” dan bagi penduduk disebut “kam puang Tiku”. Itulah asal-usul nama “Tiku”.

Dari sini dikerahkan pasukan untuk merebut ibu kota Pagaruyung. Namun cepat dicegah oleh Pamuncak Alam Kerajaan Minangkabau Dewang Ranggowano (anak dari Raja Dewang Ramowano dengan Puti Reno Salendang Cayo). Dewang Ranggowano juga menjadi Raja Sungai Tarab dengan gelar Datuak Bandaharo Putieh yang sekaligus juga menjadi Pucuek Bulek Urek Tunggang Kelarasan Koto Piliang. Dan Dewang Ranggowano yang juga saudara sebapak dengan raja serta kakak kandung oleh permaisuri Puti Rani Dewi, mengambil alih permasalahan. Raja Sungai Tarab ini mengadakan perundingan dengan pihak Aceh. Diadakanlah perundingan di Pariaman yang berisikan antara lain :

1. Seluruh Pesisir Barat untuk urusan perniagaan dilakukan memalui pelabuhan utama Kerajaan Aceh.
2. Seluruh Pesisir Barat untuk urusan pemerintahan tetap di pegang oleh para pemuka ma syarakat setempat, namun Raja Pagaruyung melepaskan kedaulatannya. Untuk selanjut nya para pemuka nagari dan raja-raja kecil di pantai di dalam pemerintahan berurusan dengan pihak Aceh.
3. Untuk menjaga pelaksanaan perjanjian ini, pasukan Aceh ditempatkan di Bandar Muar, Pariaman, Padang, Kualo Bungo Pasang dan Inderapura dan pada tempat-tempat yang dipandang perlu, yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang Panglima dengan kedu dukan yang setingkat dengan Panglima, Uluebalang Aceh.
4. Mulai saat perjanjian ini, seluruh Pesisir Barat tidak lagi memakai rumah bergonjong yang menandai hubungannya dengan Minangkabau tetapi menggantinya dengan rumah yang diselaraskan dengan serambi rumah yang ada di Kesultanan Aceh sebagai tanda hubungannya dengan Kesultanan Aceh. (sekarang kita mengenalnya sebagai salah satu rumah gadang di Minangkabau, yakni Rumah Gadang Surambi Aceh)

Perjanjian ini disetujui oleh para pembesar di kedua kerajaan. Namun pihak Aceh tidak segera melaksanakannya terkecuali dengan menempatkan sepasukan di Bandar Muar (Bandar Khalifah atau Tiku). Dan di Inderapura. Soalnya karena Urang Rupik masih merajalela di lautan dan menempatkan pasukannya di Kualo Bungo Pasang yang kemudian disebut “Salido”. Dan Carocok Tambang Papan yang disebut juga Taluak Sinyalai Tambang Papan.
Tiada lama Raja Alam Minangkabau Dewang Sari Deowano dengan sukarela turun takh ta, dan secara resmi diganti oleh cucu beliau yang masih kecil yakni Dewang Pandan Banang Sutodeowano. Sementara itu urang Rupik semakin meraja lela juga di pantai barat. Urang Rupik masuk lewat Tanjung Simalidu terus memudiki Batanghari sampai ke Sangir dan Sungai Pagu kemudian melintasi bukit barisan, masuk ke wilayah Kambang, terus ke Air Haji dan menyerang Indrapura. Dari laut mereka masuk lewat pulau Cingkuk terus ke Kualo Bungo Pasang mengu asai Salido, sampai ke Taluak Sinyalai Tambang Papan.

Portugis/Rupik ini ,menyerang dan mengadu domba kerajaan kesultanan Indrapura, meng akibatkan terjadinya konflik kerajaan Indrapura, Sangir, Sungai Pagu, Koto Anau sampai ke Air Haji. Portugis juga menghancurkan kerajaan Bungo Pasang, menyerang Bayang, Sungai Nyalo, Kerajaan Teluk Lelo Jati, Tarantang Lubuk Kilangan, Palinggam Jati (di Padang tempo dulu) dan kerajaan kecil sepanjang pesisir barat Sumatera Barat sampai ke Air Bangis. Di Sungai Nyalo Portugis menangkap dan menawan raja Yang Dipatuan Rajo Mudo beserta istrinya.di sebuah “kandang” dikaki bukit Langkisau, dekat kualo Bungo Pasang. (latar belakang kisah heroik masyarakat Pesisir menentang Portugis ini dapat dibaca dalam Kaba Pusako “Bonsu Pinang Sibaribuik).

Sementara itu Minangkabau Pagaruyung tidak memberikan reaksi apa-apa, untuk semen tara masih menyusun kekuatan di dalam negeri,, masih berdiam diri karena konflik intern yang belum terselesaikan. Pariaman bahkan diserang Urang Rupik, namun pihak Aceh masih bisa mempertahankan diri dengan pasukan yang ada di sana.

Siapakah sebenarnya Puti Gumalo, yang mengajar wanita-wanita Koto Gadang pandai menyulam ?

Penulis : Emral Djamal Dt. Rajo Mudo 

Dok. Salimbado Buah Tarok, 2002 : Pusat Kajian Tradisi Minangkabau Sumatera Barat – Padang – Kutipan diperbaharui 2012.

Sumber:

http://www.facebook.com/emral.djamal

 Secara Adat daerah ini merupakan cancang latiah ninik nan kurang aso anam puluah, dimana penduduknya adalah anak kemenakan sapiah balahan : jajak nan tatukiak, unjut nan tabantang,  sarawan tali pukek,  jauah ka tangah manjadi wilayah ninik nan kurang aso anam puluah. Dipakai gelar pusako di Sungai Pagu oleh segala sapiah balahan di Bandar Nan Sapuluah itu. Dengan demikian apabila hendak mengetahui siapa sapiah balahannya, sepanjang adat maka ketahui sajalah gelar pusako adat yang dipakainya.

Tetapi jauh sebelumnya, menurut tutur orang tua tua tidaklah demikian. Karena sejak ber mukimnya Urang Darek di Pesisir sampai permulaan abad ke 16 M daerah yang dikenal sekarang sebagai bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebuah jajaran kawasan yang sama yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Orang-tua tua dari darek Minangkabau menyebut penduduk kawasan itu sebagai Urang Baruah. Kosakata baruah  artinya hilir, ke hilir berarti ke baruah. Negeri-negeri sepanjang jalur Pesisir Selatan mulai dari batas kota Padang, yakni dari Sibingkeh Tarusan, Bayang, Salido, Painan, Batang Kapeh, Surantih, Kambang, Amping Parak, Balai Selasa, Air Haji, Indrapura, Tapan, Lunang, Silaut dan Muko-Muko disebut baruah. Pai ka Baruah, berarti pergi ke Rantau Hilir yang sekarang bernama Pesisir Selatan. Urang Baruah berarti orang / penduduk asli  Pesisir Selatan sekarang.

Tetapi dalam sejarah tradisi (historiografi tradisional), arti baruah juga  merujuk kepada kawasan yang disebut sebagai Nagari-nagari Sahiliran Batang Barus, (nama asli Batang Air Tarusan adalah Batang Barus) yakni nagari-nagari Koto Sabaleh Tarusan sekarang. Dari Teluk Kabung sampai ke batas Indrapura (sampai Muko-Muko) disebut “Koto Sabaleh – Banda Sapuluah”. “Koto Sabaleh Tarusan”, merupakan wilayah Rantau Kubuang Tigo Baleh (Guguak) , dan “Banda Sapuluah” merupakan wilayah Rantau Sungai Pagu. Antara Koto Sabaleh dengan Banda Sapuluah sebenarnya ada kawasan yang berdiri sendiri yang disebut “Bayang Nan Tujuah Koto Salapan”, juga merupakan wilayah Rantau Kubung Tigo Baleh, yakni dari Koto Nan Tigo : Kinari, Koto Anau, dan Muaro Paneh.

Dalam perjalanan sejarahnya kemudian sebagian nagari Bayang dilepaskan menjadi nagari penyangga, yakni Salido yang dahulunya bernama Kualo Bungo Pasang, merupakan pertemuan dua rantau, yaitu Rantau Kubuang Tigo Baleh dengan Rantau Sungai Pagu. Raja pertama Salido adalah dari Sungai Pagu. Atas kesepakatan bersama antara Raja /Sultan Indrapura, Raja / Penghulu-Penghulu Bayang dan Raja Tarusan, sesuai dengan situasi dan kondisi politik masa itu, Salido diserahkan kepada Kompeni Belanda sementara rajanya tetap dari Sungai Pagu. Sejak itu Salido disebut “Selidah Persuarangan”

 Jauh sebelum itu, ada delapan bandar dari Banda Sapuluah merupakan wilayah dua raja, masing-masing Raja Taluak Sinyalai Tambang Papan dengan kedudukan raja di Kualo Sungai Nyalo. Ditambah satu perkampungan di  hulu sungai, yakni Galanggang Kasai. Hingga menjadi sebelas. Sedangkan yang sepuluh berada di tepi pantai. Kesepuluh bandar di pelabuhan itu dari selatan ke utara adalah :

1.      Kualo Bungo Pasang,

2.      Taluak Tampuruang Pinang Balirik,

3.      Taluak Sinyalai Tambang Papan,

4.      Kualo Sungai Nyalo,

5.      Taluak Maracu Indo,

6.      Kualo Indocito,

7.      Kualo Banda Nyiua Condong,

8.      Pulau Mayang Manggi,

9.      Taluak Jambu Aia, dan

10.  Labuahan Cino.

Keseluruhannya terbentang dari Salido sampai Teluk Kabung sekarang. Dua Bandar masing-masing Kualo Bungo Pasang dan Taluak Tampuruang Pinang Balirik merupakan kera jaan tersendiri. Dan kesepuluhnya merupakan “koto” menjadi sebelas dengan Galanggang Kasai yang terletak di bagian hulu Sungai Batang Barus.

Galanggang Kasai merupakan kedudukan kedua dari Rajo Mudo, satu dari tiga raja yang bersemayam di Rawang Hitam pinggang Gunung Selasih (gunung Talang) kira-kira permulaan abad ke 12 M. Kesepuluh Bandar bersama Galanggang Kasai merupakan Koto Sabaleh yang utuh.  Tetapi itu hanya dulu,  sampai pada abad ke 16 M Koto Sebelas merupakan kawasan yang sama (tidak termasuk Kualo Bungo Pasang dan Pinang Balirik) terdiri dari :

1.      Taratak

2.      Sungai Lundang

3.      Siguntur

4.      Barung Barung Balantai

5.      Koto Pulai

6.      Dusun jo Duku

7.      Nanggalo

8.      Batuhampar

9.      Kapuah Sungai Talang

10.  Sungai Sungai Pinang.

Perubahan ini terjadi lagi pada tahun 1854. Dalam perjalanan sejarah pembentukan nagari di Tarusan, kemudian pada tahun 1915 muncul kenagarian, yakni :

1.      Siguntur

2.      Barung-barung Balantai

3.      Duku termasuk Dusun

4.      Batuhampar

5.      Nanggalo

6.      Kapuah Sungai Talang

7.      Ampang Pulai dan

8.      Sungai Pinang.

Banda Sapuluah Rantau Sungai Pagu 

Urang Darek yang datang dari Sungai Pagu mendirikan sepuluh bandar pula di tepi pantai. Ketika Banda Sapuluah di utara tenggelam, maka sepuluh bandar di selatan inilah yang masyhur dengan nama Banda Sapuluah. Jajaran Banda Sapuluah inilah kemudian merupakan kawasan Rantau Sungai Pagu, bahkan Belanda pada permulaan kekuasaan Kompeni di pertengahan abad ke 17 M menyebut kawasan inilah yang bernama Sungai Pagu, walaupun diantara penduduknya ada juga yang berasal dari Kubung Tigo Baleh. Kesepuluh Bandar itu terdiri dari :

1.      Batang Kapeh

2.      Taluak

3.      Taratak

4.      Surantiah

5.      Ampiang Parak

6.      Kambang

7.      Lakitan

8.      Palangai

9.      Sungai Tunu, dan

10.  Punggasan.

Banda Sapuluah ini merupakan wilayah dalam lingkungan kerajaan Sungai Pagu. Pada abad ke 17 M yakni pada awal pendirian kerajaan, ibu negeri tempat kedudukan raja kerajaan Sungai Pagu adalah Ampiang Parak. Kemudian pindah ke Muara Labuh. Tetapi kemudian (pada akhir abad ke 17 M) Raja Alam Sungai Pagu menyerahkan dan memberi mandat kepada Sultan Indrapura mengurus Banda Sapuluah dan di Banda Sapuluah inilah kelak muncul Air Haji. Banda Sapuluah dan Air Haji pada akhir abad ke 17 M secara resmi menjadi wilayah kerajaan Kesultanan Indrapura. (Hal ini dimungkinkan karena terjadinya tukar guling daerah   Sangir yang merupakan wilayah Inderapura yang dikuasai Sungai Pagu, diganti dengan  wilayah Banda Sapuluah  menjadi wilayah Kerajaan Indrapura, dijelaskan dalam tulisan lain ).

Untuk tiap-tiap “bandar palabuhan” atau kota pelabuhan, sebagai  nagari dipimpin oleh seorang yang berpangkat raja tetapi dipilih oleh para penghulu. Untuk Kambang dipilih oleh para penghulu Kampai Nan barampek. Di Air Haji oleh orang Panai Tigo Ibu.

Penulis : Emral Djamal Dt. Rajo Mudo

Kutipan Dok. Salimbado Buah Tarok : Pusat Kajian Tradisi Minangkabau

Sumatera Barat – Padang

Sumber:

http://www.facebook.com/notes/emral-djamal/rantau-sungai-pagu/257450600993010

]]> http://mozaikminang.wordpress.com/2012/01/27/banda-sapuluah-dan-rantau-sungai-pagu/feed/ 0 Fadli pulau cingkuak http://mozaikminang.wordpress.com/2011/12/01/nama-daerah-dalam-identitas-suku/ http://mozaikminang.wordpress.com/2011/12/01/nama-daerah-dalam-identitas-suku/#comments Thu, 01 Dec 2011 09:11:21 +0000 Fadli http://mozaikminang.wordpress.com/?p=882 ]]> Dalam khazanah persukuan di Minangkabau, dikenal sejumlah suku induk seperti Koto, Piliang, Bodi, Caniago, Tanjung, Sikumbang, Bendang, Malayu, Kampai, Mandahiliang, Guci, Panai, Jambak, Pitopang, Panyalai, Dalimo dan Payobada. Selain itu ada puluhan suku lainnya hasil pemekaran dari suku-suku induk di atas. Setiap suku merepresentasikan klan masing-masing yang menjadi cikal-bakal masyarakat Minangkabau yang ada sekarang ini.

Dari sekian banyak suku induk dan suku turunan, ada beberapa suku yang ditengarai menggunakan nama daerah asalnya sebagai nama suku. Dan pola menamakan suku sesuai daerah asal yang mirip dengan konsep marga di wilayah Tapanuli ini ternyata berulang pada beberapa daerah rantau. Berikut sekilas nama-nama suku dan kemungkinan daerah asalnya:

Suku Suku Induk di Minangkabau

• Suku Malayu, diperkirakan berasal dari wilayah ex Kerajaan Malayu Tua dan Dharmasraya yang pernah eksis di hulu Sungai Kampar dan Batanghari.
• Suku Mandahiliang, diperkirakan datang dari kawasan Mandailing di Tapanuli Selatan dan kemudian menyatu kedalam masyarakat Minangkabau
• Suku Tanjuang, diperkirakan berasal dari Barus dan wilayah pesisir barat Tapanuli Tengah. Barus adalah sebuah kota perdagangan kuno yang telah banyak penduduknya sejak abad sebelum masehi. Wilayah ini juga merupakan tempat asal Marga Tanjung yang kita kenal.
• Suku Panai, diperkirakan berasal dari Kerajaan Pannai di Sumatera Timur. Kerajaan ini ikut diserang oleh Rajendra Chola dalam penaklukkan Sriwijaya tahun 1025 M. Kemungkinan ada sebagian penduduk yang mengungsi ke wilayah Minangkabau sekarang. Saat ini suku ini banyak terdapat di daerah Solok Selatan.
• Suku Kampai, diperkirakan berasal dari wilayah Kampar. Suku ini berkerabat dengan Suku Panai, Suku Malayu, Suku Mandahiliang dan beberapa suku lainnya.
• Suku Pisang, diperkirakan berasal dari daerah Pisang di Kuala Inderagiri
• Suku Jambak, yang menurut hikayatnya berasal dari Negeri Champa. Penduduk Champa banyak yang bermigrasi akibat serangan-serangan dari negara tetangganya.

Suku Suku Turunan di Negeri Batubara, Sumatera Timur

Batubara adalah salah satu kawasan yang didiami oleh keturunan Minangkabau sejak tahun 1717 M, namun wilayah ini tidak disebutkan sebagai rantau seperti Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Hal ini sama seperti kawasan Pesisir Barat Aceh dimana keturunan Minangkabau disebut sebagai Suku Aneuk Jamee, dan kawasan Pesisir Barat Tapanuli (Sibolga dan sekitarnya).

Pemerintahan Suku sempat eksis di Negeri Batubara sebelum diintervensi oleh Kesultanan Asahan. Masing-masing suku dikepalai oleh seorang datuk yang dikoordinir oleh seorang bendahara dari Siak. Para datuk kepala suku membentuk sebuah dewan yang akan memilih seorang anggota suku untuk jabatan tertentu. Dewan inilah yang melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Suku di Negeri Batubara.

Berikut daftar suku-suku di Negeri Batubara:

• Suku Lima Laras
• Suku Tanah Datar
• Suku Limapuluh
• Suku Pesisir
• Suku Boga

Jabatan dalam pemerintahan yang dipegang oleh masing-masing suku diatas adalah:

• Syahbandar, oleh Suku Tanah Datar
• Penghulu Batang, oleh Suku Pesisir
• Juru Tulis, oleh Suku Limapuluh
• Mata-mata, oleh Suku Lima Laras

Perlu dicatat, suku-suku yang ada di Negeri Batubara sudah tidak menggunakan adat matrilineal lagi karena kuatnya pengaruh adat Melayu Pesisir yang juga dipaksakan oleh kesultanan-kesultanan yang berkuasa di sana.

Suku Suku Turunan di Negeri Sembilan

Negeri Sembilan mulai didiami pendatang dari Minangkabau, terutama dari Luhak Nan Tigo sejak abad ke-15. Ada beberapa gelombang kedatangan orang Minangkabau ke semenanjung yang antara lain disebabkan oleh aktivitas merantau dan pencarian tanah baru, maupun pelarian karena konflik semasa Perang Paderi.

Suku-suku yang ada di Negeri Sembilan juga dinamakan menurut daerah asal penduduknya.

Berikut nama-nama suku di Negeri Sembilan, yang semuanya ada 12 suku:

• Suku Batu Balang
• Suku Dondo (Biduando)
• Suku Mungka
• Suku Payokumbuah
• Suku Seri Lemak (Sarilamak)
• Suku Seri Melenggang (Simalanggang)
• Suku Tanah Datar
• Suku Tigo Batua
• Suku Tigo Nenek
• Suku Tompa (Batuhampar)
• Suku Anak Aceh
• Suku Anak Malaka

Sumber:

http://massahar-tiga.blogspot.com/2009/02/negeri-negeri-di-batubara.html

http://palantaminang.wordpress.com/2011/10/21/suku-suku-di-minangkabau/

http://lubukgambir.wordpress.com/2010/03/01/tambo-kubuang-tigo-baleh/

http://lubukgambir.wordpress.com/2010/03/01/tambo-kubuang-tigo-baleh-bag-2/

https://mozaikminang.wordpress.com/2009/10/18/rahasia-suku-malayu-di-pariangan/

http://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Tanjore

• Nama Suku yaitu Suku Koto, Suku Piliang, Suku Bodi dan Suku Caniago
• Nama Kelarasan yaitu Kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Caniago

Sebagian orang luar Minang akan sedikit bingung tentang perbedaan dan korelasi kedua konteks dan makna ini.

• Sebagai suku, keempat suku di atas adalah representasi klan di Minangkabau yang diwariskan secara matrilineal. Suku akan punah jika tidak ada lagi keturunan perempuan dari suku tersebut. Suku pula yang menjadi salah satu syarat pembentukan nagari. Dalam adat disebutkan:

Nagari bakaampek suku

Dalam suku babuah paruik

Kampuang bamamak ba nan tuo

Rumah dibari batungganai

• Sebagai kelarasan, keempat suku ini mengelompok menjadi dua kelarasan yaitu Kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Caniago. Posisi keempat suku dalam kelarasannya masing-masing adalah sebagai payung kelarasan.

Aliansi Suku-suku Dalam Kelarasan

Suku-suku diluar suku yang empat diatas akan mengelompok kedalam aliansi masing-masing kelarasan ini.

Di bawah Payung Kelarasan Koto-Piliang terdapat suku-suku:

1. Suku Malayu
2. Suku Tanjung
3. Suku Sikumbang
4. Suku Bendang
5. Suku Guci
6. Suku Kampai
7. Suku Panai

Selain tujuh suku diatas berbagai suku-suku baru hasil pemekaran Koto dan Piliang secara tradisional adalah anggota Kelarasan Koto Piliang. Begitu pula halnya dengan suku-suku hasil pemekaran ketujuh suku lainnya.

Di bawah Payung Kelarasan Bodi-Caniago terdapat suku-suku:

1. Suku Jambak
2. Suku Pitopang
3. Suku Payobada
4. Suku Panyalai

Suku Bodi dan Caniago tidak banyak melakukan pemekaran suku sebagaimana suku lainnya. Sama seperti di kelarasan Koto-Piliang, secara tradisional suku-suku hasil pemekaran dari enam suku diatas juga menjadi anggota Kelarasan Bodi Caniago. Jadi dalam hal ini tampak jelas bahwa pilihan aliansi politik dimulai oleh para pendiri suku atau kaum yang mula-mula datang dalam berbagai klan tersebut, dan selanjutnya diteruskan oleh anak keturunannya secara genealogis.

Pembentukan Nagari Dalam Kelarasan

Untuk dapat membumikan kekuasaannya secara fisik di Alam Minangkabau, falsafah pemerintahan kedua kelarasan tentu tidak hanya berhenti dalam tataran ide. Ia harus wujud dalam bentuk pemerintahan sebenarnya yaitu Nagari.

Seperti disebut diatas untuk terbentuknya sebuah nagari, maka syaratnya adalah didirikan oleh minimal empat suku, tentu saja pada awal nagari tersebut berdiri suku-suku nya harus dari payung kelarasan yang sama.

Susunan masyarakat dalam Nagari dari kecil ke besar adalah sebagai berikut:

1. Paruik, yaitu sebuah keluarga besar dari suku yang sama
2. Jurai, yaitu perkembangan keluarga besar seiring bertambahnya populasi
3. Suku, perkembangan selanjutnya dari jurai yang dapat tinggal menyebar dalam nagari.
4. Kampung, yaitu kelompok rumah gadang yang didirikan oleh orang sesuku, misal Kampung Jambak, Kampung Bendang.

Sedangkan dalam hal pembangunan sebuah nagari akan melewati fase taratak, dusun, koto dan kemudian nagari setelah cukup semua alat kelengkapannya (balai, musajik, labuah, tapian dll).

Persebaran Nagari Berdasarkan Kelarasan

Nagari-nagari, meskipun merupakan anggota salah satu kelarasan (kecuali Lareh Nan Panjang), pada kenyataannya tidak lah harus mengelompok dalam satu wilayah geografis tertentu. Mirip dengan area pemilihan dalam Sistem Pemilu Indonesia, dua daerah yang bertetangga bisa saja memiliki afiliasi politik yang berbeda. Persebaran yang heterogen ini terjadi juga di ketiga Luhak yang ada di Minangkabau.

• Luhak Tanah Datar, yang masuk dalam Kelarasan Bodi Caniago adalah Limo Kaum XII Koto dan Sambilan Koto Didalam, sedangkan wilayah Kelarasan Koto Piliang adalah Sungai Tarab Salapan Batua dan Batipuah Sapuluah Koto.
• Luhak Agam, yang masuk dalam Kelarasan Bodi Caniago adalah Kurai, Banuhampu, Lasi, Bukit Batabuah, Kubang Putiah, Ujuang Guguak, Canduang, Koto Laweh, Tabek Panjang, Sungai Janiah, Cingkariang, Padang Luar dll. Sedangkan wilayah Kelarasan Koto Piliang adalah Ampek Ampek Angkek (Sianok, Koto Gadang, Guguk, Tabek Sarojo, Sarik, Sungai Puar, Batagak, Batu Palano, Lambah, Panampung, Biaro, Balai Gurah, Kamang Bukit, Salo, Magek)
• Luhak Limo Puluah Koto, mayoritas nagari adalah anggota Kelarasan Bodi Caniago, kecuali : Koto Nan Gadang, Aia Tabik, Gantiang, Sitanang dan Situjuah, dimana terdapat rajo-rajo pada kelima nagari tersebut.

Sedangkan wilayah yang masuk dalam Lareh Nan Panjang adalah : Guguak Sikaladi, Pariangan, Padang Panjang, Sialahan, Simabua, Galogandang Turawan, Balimbiang.

Di wilayah rantau nagari-nagari umumnya akan mengikuti kelarasan dari nagari-nagari tempat asal pendiri nagari tersebut. Walaupun demikian di kemudian hari pendatang dari suku-suku yang tidak se-kelarasan dapat tinggal dan menetap (malakok) di nagari-nagari yang pada awalnya didirikan oleh kelarasan yang berbeda, tentunya dengan mengikut aturan awal nagari.

Sumber:

http://wawasanislam.wordpress.com/2009/03/06/pemahaman-tentang-nagari/

http://palantaminang.wordpress.com/2011/10/21/suku-suku-di-minangkabau/

http://makmureffendi.wordpress.com/falsafah-adat-minangkabau/

http://marisma.multiply.com/journal/item/48/SEJARAH_RINGKAS_KERAJAAN_PAGARUYUNG_DARUL_QORROR_BHG.1_

Kebijakan “kembali ke nagari” sebagai strategi pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat mengundang pembicaraan hangat publik. Tidak saja pasalnya disebut-sebut implementasinya setengah hati, bahkan disebut sebagai “lebih parah”, paradoksal dan dehumanisasi. Parodoksal, teramati, dulu ketika pemerintahan desa melaksanakan UU 5/1979 dan Perda Sumar No.13/ 1983, nagari tidak pecah dan kelembagaan adat esksis, sekarang di era otonomi daerah melaksanakan UU 22/ 1999 diganti dengan UU 32/ 2004 plus UU 08/2005 dan Perda 09/2000 direvisi Perda 02/2007, justru nagari lama menjadi pecah dan dibagi dalam beberapa nagari disebut dengan istilah pemekaran. Dehumanisasi, teramati, niat pemekaran nagari hendak memudahkan urusan dan pelayanan warga, justru menghadang bahaya besar, ibarat meninggalkan bom waktu untuk anak cucu di nagari dan bisa meledak 5-10 tahun yang akan datang.

Kembali ke nagari dan terjadi pemekaran nagari bagaimanapun ini sebuah kebijakan. Permasalahanya bukan pada kebijakan saja, tetapi meliputi sistim kebijakan itu yakni: kebijakan itu sendiri, lingkungan kebijakan dan pelaku kebijakan. Dapat digarisbawahi pandangan Dunn (2001:67) masalah kebijakan bukan saja eksis dalam fakta di balik kasus tetapi banyak terletak pada para pihak/ pelaku (stakeholder) kebijakan. Artinya pelaku kebijakan sering menjadi persoalan. Tak kecuali dalam pelaksanaan kembali ke nagari yang kemudian tak dapat dihindari tuntutan memecah nagari yang disebut pemekaran itu.

Pelaku kebijakan (stakeholders) utama adalah pemerintah, masyarakat dan swasta. Masalah itu muncul ketika matrik stakeholder itu kabur dan tidak teraplikasikan sharing power ketiga stakeholders utama itu di nagari. Fenomena ini diikuti timbulnya pertanyaan besar, yakni lahirnya kebijakan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, apakah kebijakan berposisi blamming the victims (ketidakadilan sosial)?.

Fenomena ironis dan menjadi isu otoda di Sumatera Barat dengan sistim kembali ke nagari itu, fokusnya berada antara fakta – ideal geneologis dan teritorial nagari. Idealnya kembali ke nagari ketahanannya menjadi kuat terpleihara integritas, identitas dan keberlanjutan nagari itu, justru sebaliknya nagari digambarkan sebagai disintegrasi mengancam identitas dan keberlanjutannya terutama sebagai subkultur Minangkabau terdesak dengan pilihan pemekaran yang diwadahi Perda.

LKAAM sebagai bagian stakeholders utama dari unsur masyarakat adat, perlu menjelaskan kembali “pemahaman tentang nagari” dalam bebarapa dua silang pandang/ pendapat yang menjebak pro kontra. Pertama nagari faktor geneologis, kedua susunan masyarakat nagari sebagai subkultur dalam geneologis Minang, ketiga sejarah pembentukan kampung baru dan nagari, keempat sistim pemerintahan nagari (struktur dan perkembangannya, sarana prasarana, dan aset nagar), kelima pro kontra pemekaran nagari era otoda dan banyak lagi hal penting tentang nagari yang menarik dibicarakan dalam upaya pemahamannya secara komprehensip.

II. Nagari di Minangkabau

2.1 Nagari faktor geneologis dan teritorial persekutuan hukum republik kecil

Nagari Minang dominan faktor geneologis (pertalian darah). Beda dengan desa Jawa, lebih dilihat dari faktor teritorial (wilayah). Suasana suku lebih terasa di nagari Minang dibanding teritorial. Sungguh pun demikian nagari yang merupakan sub kultur (budaya khusus) Minang tidak mengabaikan wilayah. Nagari memiliki batas-batas wilayah nagari yang kuat ditetapkan dengan sumpah satia moyang- puyang ketika nagari baru dibuat. Dalam nagari itu tak setapak pun tanah tak bermilik: milik komunal mulai dari ulayat nagari/ rajo, ulayat suku/ kaum/ penghulu, sampai milik wakaf dan milik privat yakni ulayat pribadi/ berlaku hukum faraidh (Islam).

Nagari merupakan persekutuan hukum. Persekutuan hukum yang dimaksud persekutuan warga yang terikat dengan satu kesatuan di mana warga antara satu sama lain memandang sama dalam seluruh aspek kehidupan.

Sebagai satu persekutuan hukum, ada kekuasaan, ada pemimpin yang bertindak atas nama atau kepentingan kesatuan masyarakatnya. Karenanya nagari pernah disebut Belanda sebagai Republik Kecil, seperti negara kecil yang merdeka memiliki kesatuan negara dan kewarganegaraan.

Dapat dipahami nagari Minang itu wilayah subkultur dan wilayah pemerintahan. Tumbuhnya nagari dari persepketif historisnya, tidak membagi wilayah pemerintahan yang luas, tetapi bermula dari keharusan pengadaan lahan baru, kemudian dilahan baru itu diproses menjadi nagari (terdiri banyak kampung dan sekurangnya 4 suku).

Sebelum menjelaskan proses orang Minang membentuk kampung baru ke arah proses pembuatan nagari baru, dijelaskan susunan masyarakat Minang.

2.2 Susunan masyarakat nagari sebagai subkultur dalam geneologis Minang

Susunan (organisasi) masyarakat Minang di nagari dapat dijelaskan dalam organ sbb.:

2.2.1 Paruik

Paruik sudah mempunyai persekutuan hukum. Kelompok paruik ini merupakan satu keluarga besar (famili).

2.2.2 Jurai

Jurai ini berasal dari paruik yang sudah berkembang. Perkembangan paruik itu, memicu timbulnya keharusan membelah diri menjadi satu kesatuan yang berdiri sendiri, inilah disebut dengan jurai.

2.2.3 Suku

Suku merupakan pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya setelah jurai. Organ masyarakat suku ini merupakan kesatuan-kesatuan matrilineal baru di samping paruik asalnya yang bertali darah dilihat dari garis ibu. Namun suku tidak merupakan satu persekutuan hukum, karena suku dapat berpencar di lain wilayah. Artinya suku tidak terikat dengan teritorial, tetapi diikat tali darah dari garis ibu. Karenanya di mana saja suku yang merasa satu kesatuan masyarakat yang sama merasa setali darah (badusanak).

2.2.4 Kampung

Kampung adalah kelanjutan dari paruik. Paruik berkembang menjadi jurai. Di samping paruik dan jurai berkembang lagi kesatuan matrilineal baru seperti tadi disebut suku. Mereka mendirikan rumah berdekatan. Kelompok rumah yang se-paruik, se-jurai dan se-suku disebut kampung.

2.2.5 Nagari

Nagari kelanjutan dari paruik, jurai, suku dan kampung. Bila di kampung lama sudah habis tanah mendirikan rumah, keluarga besar sawah dan lahan kering sempit, maka mereka mencari lahan baru. Lahan baru itu dibersihkan (ditatak) menjadi Taratak. Bagian dari anggota paruik atau jurai atau se suku dalam kampung lama ada yang ingin pindah ke wilayah baru itu. Taratak berkembang menjadi dusun. Dusun memiliki wilayah pusat bernama Koto. Mereka yang se paruik, sejurai atau sesuku mendirikan rumah pula berdekatan, lalu munculan perkampungan baru. Lama kelamaan kampung menjadi banyak. Ada disebut kampung kampai, kampung sikumbang, kampung panai, kampung caniago dsb. Akhirnya bersama-sama para tuo kampung mendirikan nagari.

3. Sejarah pembentukan nagari Minang

Tadi dalam susunan masyarakat nagari disebut nagari mulo dibuek (mulai didirikan) berhubungan dengan lahan/ wilayah baru tak berpenduduk. Bermula dari taratak, taratak menjadi dusun. Dusun menjadi koto. Koto sebagai wilayah pusat perkampungan. Kampung-kampung bergabung sepakat menjadi nagari baru. Jadi pembuatan nagari baru bukan membagi wilayah nagari yang telah ada. Tetapi bermula dari mencari lahan baru karena ruang hidup (lebensraum) sudah sempit. Tak ada lagi lahan mendirikan rumah, tak cukup lagi sawah ladang yang ada untuk kaum (paruik – suku). Lalu KK (Tunganai/ saudara lelaki tertua) diikuti beberapa keluarganya dalam satu suku atau banyak suku mencari lahan baru. Mereka berpisah dengan kampung asalnya meninggalkan sanak saudaranya yang lain separuik atau sesuku. Di lahan baru itu mereka berladang, meneroka sawah dan mendirikan rumah. Saat itu dimulai proses pengembangan wilayah (resort) perkampungan baru.

3.1 Taratak

Prosesnya bermula dari orang di kampung-kampung pada satu nagari lama. Dari perspektif ekonomis, mereka pindah dan membuka lahan baru berladang jauh dari nagarinya untuk memenuhi kebutuhan hidupannya. Dari perspektif geostrategis, ruang hidup mereka di nagari lama sudah merasa sempit dan perlu perluasan wilayah. Mereka membuka lahan baru jauh dari nagarinya. Mereka membangun pemukiman disebut Taratak. Mereka membuat rumah, meneroka sawah, mengolah ladang dan mengatur kebutuhan hidup dan sosial budaya mereka. Setidaknya mereka terdiri dari dua suku. Pertalian dengan kampung asal usul masih kuat dan utuh. Mereka masih bermamak dan berpenghulu andiko ke kampung asalnya sebagai kepala keluarga dalam masyarakat adat.

3.2 Dusun

Berproses dari Taratak. Ketika wilayah Taratak berkembang, jumlah penduduk bertambah pindah ke sana, rumah semakin bertambah, maka wilayah itu diproses penduduknya menjadi Dusun. Syarat menjadi dusun itu setidaknya ada 3 suku. Warga dusun ini masih bermamak ke kampung lama tempat asal usulnya.

3.3 Koto dan Nagari

Lahirnya Koto berproses dari Dusun. Ketika itu dusun telah punya penduduk yang cukup rapat dan terus bertambah menjadi 4 suku. Mereka terus memperluas perkampungan di sekitar wilayah itu. Mereka meneroka sawah dan membuka lahan kering berladang. Mereka mendirikan perkampungan baru dan menjadi banyak kampung yang berpusat pada Koto. Kampung-kampung dari daerah pusat itu bersama-sama mereka membuat nagari. Kampung-kampung baru menjadi nagari baru merupakan keberlanjutan hidup paruik baranak pinak dan berkembang menjadi jurai. Di nagari baru ini saudara perempuan yang banyak dalam kaum sesuku mendirikan rumah berdekatan/ mengelompok. Di sini tempat kediaman tetap yang baru bagi paruik yang berpisah dari keluarga di kampung lama. Hubungan selanjutnya tetap erat, diatur kesatuan geneologis (suku – tali darah) yang tidak dibatasi teritorial kampung lama dan baru. Di sini mereka menetapkan struktur baru pemerintahan di wilayah nagari baru, KK (tunganai), penghulu andiko, tuo kampung/ jorong, penghulu 4 suku dst.

Dapat dicatat, Taratak, Dusun, Koto bukanlah struktur nagari tetapi proses pengembangan wilayah menuju terbentuknya kampung baru sebagai wilayah utama nagari. Yang menjadi struktur wilayah nagari adalah (1) Kampung/ Koghong (Korong/ Jorong) dan (2) Nagari.

Nagari lama tidak dapat dibagi/ dipecah meskipun luas karena sudah menjadi wilayah subkultur dan persekutuan hukum. Budaya Minang tidak baik mendirikan kampung – nagari dalam kampung – nagari. Apakah kearifan lokal (local genius) Minang seperti ini, Minang tidak menuntut sebagai daerah istimewa, di samping memang kuat tekan luar yang tak tersongsong arus Minang. Namun yang jelas, budaya Minang kalau ingin membuat kampung harus membuka lahan baru jauh dari kampung induk meski harus menguatkan tali hubungan darah. Setidaknya budaya (kode prilaku) Minang tak mau bikin kampung di tengah kampung seperti ini dapat menyertai (menengahi?) polemik wartawan senior Marthias Pandoe (Padang Ekspres, Jum’at 24 Okt 2008) dan pakar budaya Suryadi (Padang Ekspres Selasa 28 Okt 2008) tentang orang Minang ke mana pun Merantau tidak pernah membuat kampung Minang di kota/ negeri rantau seperti Kampung Jawa, Cina, Keling, Nias, Bugis dan kampung lainnya yang ada di kota-kota besar. Sebab itu pula pemekaran nagari memasuki wilayah pro kontra.Yang kental geneologis dan budaya adatnya pasti tak mau (kontra) dan longgar mengantarkan prinsip setuju (pro).

4. Sistim pemerintahan nagari

4.1 Struktrur, sarana dan prasarana serta aset ekonomi nagari

Secara umum pemerintah nagari di Minang diatur dengan Undang-Undang Nagari (bagian dari UU nan-4 Minang). Yang diatur tidak saja struktur tetapi juga sistem pemerintahan nagari yang mandiri, dieksplisitkan dalam rukun, syarat dan syiar nagari.

4.1.1 Rukun nagari, nilainya dalam undang-undang dalam bentuk petatah sbb.:

Rang gadih mangarek kuku

Pangarek pisau sarawik

Pangabuang batang tuonyo

Batangnya ambiak ka lantai

Nagari baampek suku

Dalam suku babuah paruik

Kampuang bamamak ba nan tuo

Rumah dibari batunganai

(anak gadis memotong kuku

Pemotongnya pisau serawik

Pemotong batang tuanya

Batangnya diambil untuk lantai

Nagari harus ada 4 suku

Dalam suku ada keturunan se perut

Kampung punya mamak dan punya ketua kampung

Rumah ada lelaki sulung)

Nagari sebagai wilayah subkultur, sejak dahulu sudah memiliki alat kelengkapan pemerintahan. Struktur pertama dari bawah rumah batunganai sebagai Kepala Keluarga (saudara lelaki tertua/ mamak tertua dalam paruik). Kedua bamamak yakni mamak kaum sebagai penghulu andiko/ dipilih dari Tunganai, ketiga kampung ba nan tuo yakni Tuo Kampung (Kepala Jorong) dipilih dari penghulu andiko, keempat kepala tali darah (suku) dipimpin penghulu suku nan-4 di nagari.

Struktur ini terlihat pada petatah (tata pemerintahan) dalam Undang Undang Nagari Minang di atas. Pertama penghulu 4 suku, kedua tuo kampung, ketiga penghulu andiko, keempat kepala keluarga/ tunganai/ mamak paruik yang tertua. Dari petatah tadi juga terbaca sistim pemerintahan, kerukunan nagari otoritas 4 suku, tuo kampung, penghulu andiko, dan tunganai/ anak lelaki sulung yang berfungsi sebagai KK dengan tugas sebagai pengawas harta benda kaumnya. Penghulu 4 suku memilih ketua KN (Kerapatan Nagari), ketua kerapatan nagari langsung menjadi Kapalo Nagari (Penghulu Palo). Struktur ini berkembang sesuai kelarasan dan demokrasi Minang yang dianut nagari, nanti dijelaskan dalam perubahan sistim pemerintahan nagari.

4.1.2 Syarat nagari

Balabuah batapian

Babalai ba musajik

Bagalanggang bapamedanan

(punya jalan dan tepian tempat mandi

Punya balai-balai tempat bermufakat dan punya masjid

Punya gelanggang tempat bersilat)

Butir Undang Undang Nagari ini mengariskan sarana dan prasarana pisik sebagai syarat vital harus dimiliki Nagari. Sarana dan prasarana vital itu:

(1) jalan, (2) pemandian, (3) balai-balai/ gedung pertemuan (tempat musyawarah), (4) masjid, (5) gelanggang (tempat latihan bela diri) dan (6) pemakaman Nagari.

4.1.3 Syiar nagari

Rangkiang nan tinggi manjulang

Sawah nan bapiring bapamatang

Ameh jo perak nan batahia batimbang

Kabau jo bantiang nan banyak di padang

(rangkiang yang tinggi menjulang

Sawah luas punya petakan dibatasi pematangnya

Emas dan perak banyak

Kerbau dan jawi banyak di padangnya)

Butir Undang Undang Nagari ini mengatur sarana prasarana serta aset ekonomi nagari disebut sebagai dapat menghidupkan syiar (semarak) nagari yang menunjukan kesejahteraan rakyat dan aman kemakmuran. Sarana dan aset ekonomi nagari itu yang mesti diadakan: (1) rangkiang (lumbung gabah/ beras), (2) lahan basah (sawah), (3) masyarakat memiliki perhiasan (emas dan perak), memiliki ternak (kerbau dan jawi) serta padang rumput tempat pengembalaannya.

Simpul kecil struktur, sistim dan sarana dan prasarana serta aset ekonomi nagari dapat dieksplisitkan dalam 8 butir sbb.:

(1) Babalai – bamusajik: punya rumah adat tempat bersidang membuat mufakat dan masjid untuk tempat beribadat dan pusat budaya ABS-SBK dengan aplikasi SM-AM (Syara’ Mangato – Adat Mamakai).

(2) Basuku – banagari: punya 4 suku, struktur tertinggi nagari yang punya otoritas memberikan jaminan berkembangannya suasana kehidupan bernagari.

(3) Bakorong – bakampuang: punya korong (lingkaran inti)/ jorong) kampung sebagai bagian wilayah utama nagari.

4) Bahuma – babendang: punya rumah gadang tempat berteduh paruik dan punya penerangan kampung yang cukup.

(5) Balabuah – batapian : punya prasarana jalan untuk mengakses nagari dan punya tepian tempat pemandian. Sekarang tepian mungkin sebagian sudah dipindahkan ke dalam rumah dalam bentuk kamar kecil/ kamar mandi yang indah yang sifatnya privat, menggusur dan tak menganggap penting lagi pemandian yang komunal (milik kaum).

(6) Basawah – baladang : punya aset ekonomi nagari sawah – ladang yang luas termasuk perhiasan (emas dan perak) dan ternak (kerbau dan jawi) dengan padang pengembalaan.

(7) Bahalaman – bapamedanan : rumah kediaman punya halaman dan gelanggang pemainan anak nagari atau sasaran silat.

(8) Bapandam – bapakuburan : punya komplek pemakaman nagari tempat berkubur anak nagari).

5. Perkembangan sistim pemerintahan nagari

Sistim pemerintahan nagari berkembang sejalan dengan sistim demokrasi dan kelarasan serta perubahan yang terjadi di nagari. Sistim itu meliputi struktur, SDM dan mekanisme organisasi (manajemen) pemerintahan nagari. Perubahan sistim pemerintahan nagari itu banyak ditulis penulis Minang (a.l. AM Dt. Batuah, Dt. Sanggono Dirajo, Bahar Dt.Nagari Basa, AA Navis, Dr. Chairul Anwar, A.Dt. Rajo Mangkuot dll.) setelah dibanding dan dikombinasikan liputan para penulis itu dapat dijelaskan sbb.:

1.1 Nagari tradisi-1 menganut demokrasi kelarasan Koto Piliang (Dt. Ketumanggungan) abad ke-8 menggambarkan :

- Nagari otonomi

- Pemerintah Nagari (Eksekutif dan Legislatif). Struktur pemerintahan (eksekutif) Kapalo Nagari, Kapalo Jorong/ Kampung, Penghulu Kaum (Datuk 4 suku) dan Rakyat (Paruik, Jurai dan Kaum Suku). Struktur pemerintah (legislatif) adalah Ketua KN, Kumpulan Penghulu dari Kampung/ Jorong plus penghulu kaum dan rakyat.

- KN (Kerapatan Adat) dipimpin penghulu pucuk diplih dari penghulu anggota KN

- KN berfungsi legislatif

- Ketua KN langsung menjadi Kapalo Nagari (eksekutif) dan diberi hak mengangkat perangkat nagari dengan struktut/ formasi sesuai kebutuhan.

- Peradilan nagari (yudikatif) diangkat dengan mufakat Kapalo Nagari dan KN

- Sandi hukum adat: adat basandi alua jo patuik, alam takambang jadi guru.

1.2 Nagari tradisi-2 menganut demokrasi kelarasan Bodi Caniago (Dt. Perpatih nan Sabatang sampai Adityawarman):

- Sudah otonomi

- Pemerintah Nagari (Eksekutif dan Legislatif). Struktur pemerintahan (eksekutif) Kapalo Nagari, Kapalo Jorong/ Kampung, Penghulu Kaum (Datuk 4 suku) dan Rakyat (Paruik, Jurai dan Kaum Suku). Struktur pemerintah (legislatif) adalah Ketua KN, Kumpulan Penghulu kaum dari kaum di Kampung/ Jorong dan rakyat.

- KN (Kerapatan Adat) wakil penghulu kaum diplih dari kumpulan penghulu kaum

- KN berfungsi legislatif

- Ketua KN langsung menjadi Kapalo Nagari (eksekutif) dan diberi hak mengangkat perangkat nagari terdiri dari: manti (sekretaris), cati, bandaro, parik paga, pendidikan dan peradilan.

- Peradilan nagari (yudikatif) menjadi perangkat nagari diangkat Kapalo Nagari bersama KN

- Sandi adat tetap seperti nagari tradisi-1

2. 1803-1837 pasca tradisi dan penguatan pengaruh Islam

2.1 Nagari tawaran ulama

- Otonomi

- Pengaruh Islam lebih menguat

- Pemerintahan nagari eksekutif, legislative dan yudikatif. Ada pemisahan kekuasaan trias politika: Dewan Nahi (Yudikatif) wakil fungsionaris Tungku Tigo Sajarangan, Badan Ulil Amri (Eksekutif) dan Dewan Amar Ma’ruf (Legislatif). Ketiga Dewan/ Badan ini dipilih umat (rakyat). Cerminan nilai tali tigo sapilin (syara’/ anggo tanggo, undang/ raso pareso, aturan/ hukum adat/ alua jo patuik), dijalankan fungsionaris tungku tigo sajarangan: ulama, penghulu, cadiak pandai dilembagakan dalam KN.
Struktur: Badan Ulil Amri/ Kapalo Nagari, Kapalo Jorong/ Kampung, Penghulu Kaum dan Umat (Rakyat). Perangkat nagari: manti (sekretaris), bandaro, paga nagari, cati (pembangunan), pendidikan, kapalo kampong/ jorong dan kaum membantu.

- Penghulu + ulama dipilih wakil untuk duduk di legislative dan yudikatif serta eksekutif/ kapalo nagari.

- Kapalo Nagari terbitkan aturan adat salingka nagari

- Sandi adat ditawarkan: ABS-SBK diaplikasikan SM-AM

2.2 Nagari ABS-SBK

- Otonomi

- Aspirasi perjanjian Marapalam (771 H)

- Pemerintahan nagari eksekutif (Kapalo Nagari), legislatif (KN: wakil NM, AU dan CP dipilih kerapatan NM,AU,CP. Kerapatan NM, AU dan CP dipilih Kerapatan NM,AU dan CP) dan Yudikatif (Peradilan Nagari).

- Struktur: Kapalo Nagari (dipilih t-3s), Kapalo Jorong/ Kampung, Penghulu Kaum dan Rakayat.

- Perangkat nagari: manti (sekretaris), bandaro, paga nagari, cati (pembangunan), pendidikan.

- Tingkatan pemerintahan: (1) Minangkabau (rajo 3 selo + basa 4 balai), (2) Luak (koordinator kelarasan), (3) Lareh (federasi nagari-nagari dipimpin kapalo lareh), (4) Nagari (kapalo nagari), (5) Jorong (kapalo jorong), (6) kampung (kapalo kampung/ jika perlu), (7) kaum (kapalo kaum), (8) kerabat (mamak rumah), (9) paruik (ibu tertua), (10) rakyat (anak kapanakan).

- Sandi adat ditawarkan: ABS-SBK diaplikasikan SM-AM

3. 1837-1942 Masa Belanda, pasca Perang Paderi sampai masuk Jepang

Nagari berdasarkan Stb774 th 1914 dan Stb 667 th 1918

- Nagari tidak otonomi lagi

- Sudah struktur bawah dari Ass. Residen. KN (legislative, wakil t32: NM,AU dan CP) semula setara dan setangkup dengan pemerintahan nagari strukturnya seperti ditempatkan di bawah Kapalo Nagari. Kapalo Nagari sekaligus ketua KN (Stb 774 th 1914). Kapalo nagari dipilih t-3s dikukuhkan SK Residen Weskust Sumatera an. Pemerintahan Hindia Belanda (Stb 667 th 1918).

- Kapalo nagari dipilih

- Struktur lengkapnya (1) Residen Sumatera (2) Ass. Residen, (3) Nagari Hoofd, (4) Kapalo Jorong, (5) Penghulu kaum, (6) Rakyat.

- Perangkat nagari: juru tulis, peradilan, bandaro, paga nagari, cati (pembangunan), pendidikan.

- Kepala nagari dipilih Kerapatan Nagari (penghulu) digaji

- Penghulu ba-SK

4. 1942-1945 era Jepang sampai masa kemerdekaan

- Nagari sistem militer

- tak otonom

- Kapalo Nagari ditunjuk Jepang

- KN (Legislatif) dibiarkan jalan begitu saja tapi tak dihormati, anggotanya terjaris kerja paksa ke logas, KN tidak bisa melindungi.

- Sandi adat ABS-SBK tidak dihormati

- Kepala nagari penghulu dipilih masy. diangkat jepang

5. 1945 – 1979 masa Kemerdekaan, Orla dan Orba

5.1 Nagari Sumatera Barat (Maklumat Residen Sumbar 20/21 th 1946) sejak revolusi –orla.

- Nagari wil. pemerintahan terendah dalam sistem NKRI

- Kepala nagari dipilih KN dari t3s diangkat pemerintah.

- Pem. Nagari terdiri dari (1) Kapalo Nagari, (2) DPN (Dewan Perwakilan Nagari) sebagai legislatif wakil t3s: NM, AU dan CP dan KN tidak dieksplisitkan dan (3) Peradilan Nagari (PN) sebagai yudikatif.

- Struktur: (1) Kapalo Nagari, (2) Kapalo Jorong, (3) Penghulu kaum dan (4) rakyat.

- Perangkat Kapalo Nagari: Sekretaris, Bendahara dan Kaur-kaur.

5.2 Nagari Sumatera Tengah 1949

- tak otonomi

- Pemerintah nagari: (1) wali wilayah (eksekutif) dipilih dari t3s NM, AU dan CP, (2) DPR Wilayah (legislatif wakil t3-s NM, AU dan CP ), KN juga hilang dan (3) Peradilan Nagari (yudikatif) diplih dari t-3s.

- Struktur pemerintah nagari: (1) Wali Wilayah (langsung ke Bupati), (2) Kapalo Jorong, (3) Kapalo kaum dan (4) rakyat.

- Perangkat nagari: Sekretaris, Bendahara dan Kaur-kaur.

5.3 Nagari perubahan

- tak otonomi

- Wali wilayah dirubah menjadi Wali Nagari, DPRWilayah dirubah menjadi DPRN, peradilan ditiadakan. Struktur kepala kaum dirubah menjadi penghulu kaum.

- Perangkat diperbanyak termasuk kaur pembangunan.

5.4 Nagari 1959 (Instruksi Peperda No. 02.462.1963 dan SK Gub. No. 32/Desa/GSB/59

- tak otonom

- Pem. Nagari terdiri dari (1) Kepala Nagari dan (2) BMN.

- Rubah struktur, (1) wali nagari dirubah menjadi kepala nagari (lengsung terstruktur ke camat), (2) DPRN bagai legislatif dirubah menjadi BMN (Badan Musyawarah Nagari) berada di bawah struktur Muspika di tingkat kecamatan. Anggota BMN ditunjuk Muspika dari 10 unsur masyarakat: adat, agama, FN (fron nasional), LSN, koperasi, wanita, tani/ nelayan, buruh, pemuda dan veteran.

- Kepala Nagari disyaratkan surat TTT PRRI dari Kodam 17 Agustus.

5.5 Nagari Orla (SK Gub No 32/GSB/59)

- Perubahan Kepala Nagari dirubah lagi Wali Nagari dan BMN diganti DPRN bawahan dari Muspika di tingkat kecamatan (camat, koter kec., polisi kecamatan). Sivil dikomandoi militer.

5.6 Nagari 1968 (SK Gub. No. 15/GSB/68)

- tak otonom

- struktur sama dengan SK Gub 32/GSB/59.

6. 1979 – 1999 era pemerintahan desa

(UU 5/1979 + Perda Sumbar No.13/ 1983)

- Nagari tetap wilayah adat, pemerintahan desa setingakt jorong/ kampung di nagari.

- Desa wilayah adm pemerintah terendah dalam NKRI (perspektif politik)

- Nagari menjadi ideal: lembaga persekutuan hukum adat (perspektif subkultur)

- KAN (Kerapatan Adat Nagari) dihormati tertinggi di nagari berfungsi legislatif (lembaga demokrasi tempat bermusyawarah) dan yudikatif (peradilan). Struktur (1) KAN di Nagari, (2) Tepatan KAN di tingkat desa setingkat jorong/ kampong dan (3) penghulu kaum. Keanggotaan KAN 4 unsur: NM, AU, CP, BK.

- Kades diangkat pemerintah dan diberi honor.

- Struktur: (1) Kades di tingkat Jorong/ Kampung, (2) Penghulu Kaum dan (3) Rakyat.

7. 1999 – era reformasi sekarang

7.1 Nagari mengacu UU No. 22/1999+ Perda 9/2000)

- Otoda: sistim kembali ke nagari, nagari ganti mantel desa

- Otonomi setengah hati

- Nagari disetingkatkan desa di provinsi lain di Indonesia, akibatkan nagari terancam dipecah istilah politik pemekaran dengan berbagai motivasi dan pardigma.

- Struktur: (1) Wali Nagari (bertanggung jawab ke Bupati), otonom seperti raja kecil, (2) Kepala Kampung (nama di tempat lain juga ada Kepala Jorong), (3) Rakyat.

- KAN pasilitasi kembali ke nagari dan pasilitasi pembentukan DPN dan BMAS. Wali Nagari dipilih rakyat dilakukan dalam event Pilwana dibentuk DPN, Wali Nagari terpilih dilatintik Bupati dalam siding pleno DPN.

- KAN masih dieksplisitkan tetapi kehilangan peran: sebab (1) dualisme dengan BMAS yang memicu konflik nagari. Artinya fungsi legislatif dan yudikatif KAN hilang. Apa mungkin KAN dan BMAS sebagai parelemen dua kamar seperti Australia (majelis tinggi dan majelis rendah) juga belum teridentifikasi, (2) menyamakan posisi KAN dengan lembaga unsur ulama, bundo kandung, cadiak pandai dan pemuda, yang mengakibatkan posisinya dijatuhkan dan tidak dihormati dalam pertarungan politik. Seharusnya KAN itu di dalamnya semua unsur itu. Kalau pemilihan DPN dan BMAS, calon KAN justru yang dicalonkan 4 unsur lainnya itu.

7.1 Nari mengacu UU 32/2004+ UU 8/2005 + Perda Sumbar No.2/2007)

- Keadaan tidak berubah, malah pemekaran nagari makin memasuki kancah pro kontra

- Kalau sebelumnya KAN kabur dengan DPN dan BMAS, sekarang dikaburkan dengan Bamus (Badan Musyawarah Nagari) dan disejajarkan dengan kelembagaan pemuda, alim ulama, Bundo Kandung dan Cadiak Pandai, berakibat banyak memicu konflik dalam pemilihan Bamus bahkan pemuda (kapanakan) terjadi mandago mamak/ melawan hokum adat.

- Komitment nagari sebagai subkultur semakin kabur.

Mencermati perjalan sejarah sistim pemerintahan nagari, terlihat dua bentuk sistim. Pertama pemerintahan nagari perspektif kenegaraan setangkup dengan pemerintahan adat, kedua pengaburan pernan kelembagaan adat dalam pemerintahan nagari.

Pemerintahan nagari setangkup dengan adat, terlihat dieksplisitkan kelembagaan adat yakni KN kemudian KAN dan jelas pendistribusian kekuasaannya. Ada 6 periode sistim pemerintahan yang secara ekplisit memerankan KN/ KAN, (a) peran ganda legislatif dan yudikatif yakni (1) era pemerintahan nagari tradisi (masa Dt. Katumanggunan dan (2) era Dt. Perpatih nan Sabatang) dan (3) era pemerintahan desa (UU 5/1979 + Perda 13/ 1983), (b) peran legislatif saja pada era pemerintahan nagari ABS-SBK pasca perjanjian Marapalam (771 H) dan era pelaksanaan Stb 774/1914 – Stb 667/ 1918,(c) kabur peran kelembagaan KAN yang dieksplisitkan di era Otoda “kembali ke nagari” pelaksanaan UU 22/ 1999 + Perda Sumbar 9/ 2000 karena legislatif diadakan DPN dan yudikatif diadakan BMAS; (d) peluang berperan yudikatif, karena Bamus diperankan sebagai legislatif di era pemerintahan nagari sekarang pelaksanaan UU 32/2004 + UU 8/2005 + Perda 2/2007.

Pemerintahan nagari yang tidak setangkup dengan adat dan kelembagaan KN tidak dieksplisitkan yakni era (1) sistim ditawarkan ulama Islam dan adat inplisit dinyatakan Kapalo Nagari terbitkan adat salingka nagari, (2) era revolusi – orla KN diganti DPN sebagai legislatif dan Peradilan sebagai Yudikatif, (3) era Sumatera Tengah KN diganti DPRW sebagai legislatif dan Peradilan sebagai Yudikatif, (4) era Peperda o2.462.1963 + SK Gub 32/Desa/GSB/59 tidak ada KN diganti BMN bawahan Muspika Kecamatan terasa intervensi militer, (5) Orla SK Gub 32/GSB/59 KN dengan BMN dan BMN diganti DPRN bawahan dari Muspika dan era Orba SK.Gub 15/GSB/68 sama DPRN bawahan Muspika.

III. Menjelaskan pro kontra pemekaran nagari era otoda kembali ke nagari

Dari perspektif nagari di Minang dan sistim pemerintahannya, sebenarnya pemekaran nagari dalam pengertian sekarang, ada yang boleh boleh dan ada yang tidak. Dibolehkan bila (1) nagari memanjang, tak sama asal usul, tak sama monografi, tak kuat lagi hubungan tali darah (paruik, jurai, suku), (2) wilayahnya jauh dari nagari induknya dan atau memanjang akses jalan melewati nagari lain seperti Kampung Mandeh dengan Nagari Nanggalo atau Mudik Ayia dengan Nagari Duku di Tarusan melewati Nagari Nanggalo dan Nagari Batu Ampa baru sampai ke nagari Duku.

Sejarah punya nilai instruktif. Sejarah nagari menginstruksikan, tidak ditemukan istilah pemekaran nagari Minang yang pengertiannya memecah wilayah nagari yang luas (punya persekutuan hukum berdasarkan asal usul yang sama) dan masyarakatnya yang tersusun dalam kesatuan hubungan tali darah (paruik, jurai, suku) yang kaut, menjadi beberapa nagari baru. Yang ada dan boleh pendirian nagari baru dengan wilayah baru dan penduduknya dengan kemauan sendiri translok/ pindah ke sana dan wilayah itu berproses menjadi nagari baru. Membentuk nagari itu dulu dan mempertahankan persekutuan hukumnya dengan sumpah satia: “nagari diwariskan ke anak cucu sampai hari kiamat dan menjaga integritas, identitas dan keberlanjutannya, tak berubah sampai gagak putih”.

Namun peluang masih ada kampung yang terbengkalai berproses menjadi nagari, fenomena ini dimungkinkan boleh diproses menjadi nagari baru, dan ini bukan pemekaran namanya, tetapi dilanjutkan prosesnya menjadi nagari baru dengan sumpah satia yang baru. Misalnya Kampung Mandeh dalam Nagari Nanggalo, Kampung Mudiak Ayia wilayahnya jauh dari Nagari Duku melewati Nagari Nanggalo dan Nagari Batu Ampa atau juga mungkin seperti Lagan dll.

Mekar nagari dalam pengertian memecah wilayah yang luas dengan mempersingkat jarak dan membagi penduduk seperti yang menjadi sebuah fenomena pro kontra, banyak mengahadang bahaya. Bom waktu bagi anak cucu di mana 5-10 tahun yad saja dimungkinkan bakal meledak. Hati-hati, kita bakal menjadi moyang dan puyang. Pemekaran nagari induk menjadi banyak nagari, lihat betul motivasi dan paradigmanya. Apakah karena keinginan sementara pihak menjadikan basis politik dan kekuasaan atau karena mau pembagian kue pembangun lebih banyak seperti desa dulu yang tanpa sadar melumpuh semangat goro yang selama ini menjadi roh nagari?. Jan rusak nan banyak karano nan saketek (sedikit). Jangan samapi rusak adat di nagari sebagai subkultur yang dominan faktor geneologis yang intinya adat. Kembali ke nagari yang ada saja (1 KAN:1 Wali Nagari) masih belum efektif pelaksanaannya karena tidak banyak tahu sejarahnya dan memang sudah lama pula tidak dipraktekan lagi kehidupan bernagari itu. Karenanya pula merevitalisasi sistim pemerintahan nagari lama saja masih sulit (ya SDM, ya manajemennya, ya kinerja aparaturnya) menjadi nagari mandiri, ditambah lagi dengan masalah nagari baru yang harus pula membangun hal-hal yang vital di nagarinya yang baru itu.

Taroklah dalam pemekaran itu lembaga adat tidak dipecah, hanya pemerintahan saja yang dipecah. Pertama sudah berulang sejarah memisahkan adat dan pemerintah berbeda dengan sistim nagari semula yakni pemerintahan adat dan negara setangkup. Kedua bahaya akan menghadang, wali nagari banyak pada satu nagari adat (1 KAN berbanding banyak Wali Nagari). Siapa yang menjadi komando, mungkinkah dengan 1 KAN memberi kemudahan (tidak mengalami konflik) bagi Wali Nagari yang banyak dalam pengambilan keputusan nagari yang intinya di nagari Minang adalah musyawarah (rapek) dan hasil rapek itu yang dijalankan? Banyak hambatan, ujungnya konflik dan membahayakan ketahanan nagari (integritasnya, identitasnya bahkan keberlansungan hidupnya) baik dilihat dari perspektif sistim sosial, sistim politik maupun sistim ekonomi.

Dari perspektif sosial, pemekaran nagari induk besar kemungkinan akan memecah persekutuan hukum dan kesatuan tata susun masyarakat Minang, adat akan semakin dimarginalkan bahkan akan kaburkan peranan lelaki Minang terutama ninik mamak yang sebenarnya amat diharapkan pemerintah.

Dari perspektif politik, pemekaran nagari memicu konflik (1) antara lembaga nagari yang ada dan (2) antara lembaga nagari dan kelembagaan adat. Kini KAN satu, nagari baru mekar merasa sama besar dengan nagari induknya, lalu mendirikan KAN baru pula, ujungnya konflik. Sebelum dimekarkan saja, pendistribusian tupoksi antara KAN dan Bamus pun belum jelas. Kalau tidak saling dewasa atau masih saling sama merasa besar di nagari, akan menimbulkan perpecahan dan saling tak menghormati. Dalam satu persekutuan hukum dan kesatuan tata susun masyarakat 1 nagari adat (1 KAN) dimekarkan menjadi banyak nagari lambat laun memicuk lahirnya konflik perbatasan nagari. Soal batas nagari yang ada (induk) saja belum terselesaikan. Sebab dalam pespektif ilmu geopolitik, perbatasan rawan konflik dan berhadapan dengan sahwat perluasan wilayah seperti diberi peluang teori expansionisme Jellen.

Dari perspektif ekonomi, satu nagari memanjang, dibagimekarkan, sungai mengalir di sepanjang nagari induk dan nagari baru itu yang dulu satu. Nagari yang di mudik mau berladang kacang, pengairan ditiadakan tani kacang, nagari baru dihilir mau mengolah sawah, lalu bertabrakan kepentingan ladang kacang satu nagari dengan kepentingan sawah di nagari yang lain yang dulunya satu komando. Kapan itu sama-sama dapat air mengeloah sawah bersama dan ladang kacang bersama dalam 6-7 nagari pada 1 KAN. Saat itulah konflik terjadi.

Konflik tak terselesaikan oleh 6-7 Wali Nagari : 1 KAN dan safety valve konflik tak ditemukan, maka kesatuan ekonomi terancam dan dalam adat Minang, fenomena ini disebut “tanda di nagari itu tak ado lai ba nan gadang” (tak ada yang dihormati) dan sudah banyak komando, siapa yang mau didengar. Mungkin akan lebih besar konflik misalnya ketika investor masuk dan berhubungan dengan tanah ulayat, sulit mengambil keputusan dengan 1 komando adat berbanding banyak wali nagari. Apalagi penafsiran tanah ulayat itu kabur antara hak komunal dan privat, yang bisa mengantarkan kepandangan yang salah menjual tanah ulayah ke investor dan amat tercela sebenarnya di Minang. Tanah ulayat adalah investasi nagari tak boleh dijual dan digadaikan, ibarat batang kayu, buah manisnya boleh dimakan, batangnya tak boleh dijual/ digadaikan.

IV. Penutup

Punyang Minang, cukup pintar manta persekutuan hukum dan menata kesatuan kelompok sosial di samping faktor wilayah, ekonomi dan politik, dominan faktor geneologis (mulai dari kelompok paruik, jurai, suku, kampung dan nagari) serta arif dalam membentuk nagari dan melegitimasi serta menciptakan ketahanannya dalam semua aspek kehidupan masyarakatnya (ipoleksosbudhankam nagari) dengan sumpah satia: nagari diwariskan utuh sampai kiamat dan putiah gagak hitam nagari tidak akan berubah.

Artinya dari amanat sejarah, wilayah nagari yang luas, persekutuan hukum dan kesatuan tata susun masyarakatnya masih kuat tidak boleh dipecah dan dibagi menjadi banyak nagari seperti pengertian pemekaran nagari kini yang memasuki wilayah pro kontra anak Minang. Yang boleh dimekarkan, adalah mengupayakan kampung yang jaraknya memanjang, akses jalan berbelit, tidak kuat lagi pertalian asal usulnya, tak satu monografinya karena puyangnya mencari lahan jauh dari nagari induk dan prosesnya jadi nagari dulu mungkin terbengkalai.

Disarankan, nagari yang masih kuat persekutuan hukumnya meski wilayah luas dan penduduk rapat, pertimbangkanlah untuk pemekaran. Silahkan dimekarkan kampung menjadi nagari yang posisinya memanjang, akses jalannya melewati nagari lain/ jalan sulit dan tak kuat lagi pertalian asal usulnya dibuktikan tidak ada keharusan secara eksplisit masyarakatnya bermamak berkapanakan kepada nagari induknya dalam berbagai pelayanan ulayat dan putus pelayanannya pada paruik, jurai dan suku di kampungnya itu. Artinya kampung itu dulu dimaksudkan menjadi wilayah baru menjadi nagari, tapi terbengkalai menjadi nagari, karena faktor hambatan kurang jumlah kampung dan jumlah suku.

Lebih penting lagi, disarankan melahirkan perda mengakomodasikan nilai adat, dengan proses memutuskan dan mengusulkan struktur pemerintahan terendah itu adalah kampung bukan nagari. Kalau mesti nagari juga, hindari kebijakan publik terperosok ke kancah blaming the victims (ketidakadilan sosial), sebab lahir/ diundangkannya sebuah kebijakan, pertanyaan penting yang muncul: “siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan”. Hindari Perda membuat tak berdaya kelembagaan adat. Perda nagari yang ada terasa memarjinalkan dan merugikan adat, kelembagaannya dibuat tak berdaya contohnya KAN disamabesarkan dengan 4 lembaga nagari termasuk dengan lembaga pemuda (kapanakan) di nagari. Perlu dijelaskan dalam adat, semua unsur di nagari (wali nagari, ketua Bamus, ketua LPM, ulama, bundo kandung, cadiak pandai, tentara, polisi, pns, anggota DPR/D dan semua fungsi dalam negara dan masyarakat termasuk datuk/ penghulu sendiri sebagai ketua ninik mamak, adalah kalau sudah “gadang” pasti berfungsi mamak, kalau masih “ketek” pasti “anak” atau “kapanakan”. Kalau disamakan KAN misalnya dengan organisasi pemuda di nagari, berarti memberi peluang pada anak kapanakan melanggar hukum adat yakni mandago mamak. Bacalah konflik pemilihan Bamus di nagari, KAN disamabesarkan dan terjebak bersaing dengan organisasi anak kapanakan (pemuda) dalam pemilihan Bamus atau caleg di nagarinya, akibatnya fatal, kepanakan tega memarjinalkan peran mamaknya dalam persaingan kepentingan sesaat itu. Tapi kalau pemimpin KAN-nya tahu dengan besarnya lalu dibuktikannya, KAN tak punya nama calon di kantongnya dan mengakomodasikan apa yang diusulkan dari 4 unsur di nagari: AU, BK, CP dan Pemuda lalu dikoordinasikannya, pasti aman dan KAN tetap besar. Yang susahnya saling merasa besar, kata pemuda lembaganya besar dan KAN tak sadar pula dengan posisi besarnya dan bersaing dengan lembaga 4 unsur lainnya di nagari yang sebenarnya mamak atau kapanakannya juga, berakibatnya gawat, kapanakan (pemuda) akan terperosok mandago mamak (KAN). Kalau KAN menjatuhkan posisinya sama dengan pemuda (kapanakan) lalu terjebak persaingan politik, dalam politik praktis seperti yang ditemukan secara empiris oleh Machiavelli, sah-sah saja saling menjatuhkan, meski kapanakan menjatuhkan mamak. Tetapi dalam etika politik Minang tidak dibenarkan, fenomena itu mendago (mendaga) mamak, melanggar hukum adat. Demo saja tidak pernah ada berakar pada budaya Minang. Siapa saja yang penyaluran aspirasi dengan tekanan demo, dari perspektif Minang, ketika demo itu mereka keluar dari etika tak menjadi orang Minang. Sebab di Minang, tidak baik meneriakan malu kepada orang, ajaran nilai adat: suku tak dapek diasak, malu tak dapek diagiahkan.

Penyelesaian sengketa/ kasus di Minang bertingkat dalam mekanisme informal adat, kasus privat diselesaikan mamak rumah/ paruik, penghulu andiko (mamak tertua di paruik), mamak jurai, mamak suku dan penghulu suku. Kasus komuninal diselesaikan tuo kampung (penghulu memimpin kampung yang dipilih dari penghulu andiko), mamak nagari dan KAN. Diyakini di Minang, tak ada kasus yang tidak bias selesai: tak ado kusuik tak akan salasai/ tak ado karuh nan tak kajaniah. Kalau tak jernih juga, masih ada tingkat mekanisme formal dengan hukum formal mulai dari peradilan pemerintahan nagari dengan penegak hukumnya polisi dan peradilan negeri. Karenanya perankanlah ninik mamak dan berdayakan kelembagaan adat dengan akomodasikan perda (sekarang di samping Bamus, diakui atau tidak KAN masih berpeluang menjadi lembaga yudikatif, menyelesaikan sengketa adat/ nagari dalam mekanisme informal adat). Kalau ninik mamak dan lembabaganya berperan, tidak bakal mau lagi lelaki dewasa Minang (dalam semua fungsinya di pemerintah, masyarakat/ adat dan di swasta di kampung dan di rantau) yang meragukan peran ninik mamak. Karena sikap itu berarti laki-laki dewasa Minang itu sudah tak jelas lagi status kelaki-lakiannya di Minang, berarti ia sudah menggugat perannya sendiri sebagai lelaki Minang, karena ia sendiri lelaki, kalau sudah dewasa ia adalah mamak, meskipun tidak datuk. Datuk itu bukankah ketua Ninik Mamak dipilih ninik mamak kaumnya dan dengan ninik mamak lainnya itu berhimpun di KAN sebagai lembaga adat yang punya historis panjang dan penting di nagari Minang.***

Painan, 29 Oktober 2008

Penulis : Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo

Yulizal Yunus Dt.Rajo Bagindo, LKAAM Sumbar- Biro Advokasi Hukum Adat, Syarak dan Perundang-undangan. Ketua KAN Taluk, Batangkapas, Pesisir Selatan. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balaiselasa, Lektor Kepala Fakultas Ilmu Budaya – Adab IAIN Imam Bonjol Padang. Direktur Eksekutif Institute for Research and Society Empowering. Direktur Penerbit IAIN-IB Press. Makalah nara sumber an.LKAAM di DPRD Pesisir Selatan 29 Oktober 2008 (dasar surat Ketua DPRD No.005/412/DPRD-PS/2008, tanggal 15 Oktober 2008).

Sebelum LKAAM, pernah ada lembaga adapt bernama SAAM (Sarikat Adat Alam Minangkabau) didirikan tahun 1911. Tahun 1927 SAAM dirubah menjadi MTKAAM (Majelis Tinggi KerapatanAdat Alam Minangkabau) sarat muatan politik dan dilanjutkan LKAAM sekarang.

Nagari sebagai pesekutuan hukum subkultur Minang tidak dapat mengabaikan faktor teritorial (wilayah). Penetapan wilayah nagari ini pun dahulu dengan sumpah satia moyang – puyang. Batas wilayah itu ditetapkan sejak nagari baru dibangun di atas lahan yang baru di luar nagari yang sudah ada (nagari lama). Dibatasi dengan alam, bukik nan badinding sailiran aliran sungai dan juga ada bendera pohon tua, seperti batang durian, batang jambu keling (duat) dsb.

Sumber:

http://wawasanislam.wordpress.com/2009/03/06/pemahaman-tentang-nagari/

Pahatan di Candi Myson

Jadi sampai saat ini saya sudah menginventarisir 4 keterkaitan antara Negeri Champa dengan Minangkabau, yaitu:

• Sistem Konfederasi Kota yang mirip dengan Nagari di Minangkabau atau Mini Republik di Yunani Kuno dan Gandhara.
• Sistem Matrilineal yang masih diamalkan oleh masyarakat Minangkabau sampai saat ini.
• Simbol Harimau Campa yang juga menjadi simbol budaya pada masyarakat Champa
• Motif Ukiran dan Pahatan yang mirip dengan Ukiran Minangkabau.

Belum termasuk soal Hikayat Suku Jambak yang memang belum jelas sumbernya dan kesamaan nama Kerajaan Inderapura dengan nama ibukota Champa di puncak kejayaannya.

Motif Kuciang Lalok jo Saik Galamai

Jika kita membuang unsur siku-siku saik galamai dalam motif ukiran di bawah, maka akan ditemukan kemiripan unsur dengan pahatan pada candi myson yang ada di Champa. Unsur bunga segi empat ini disebut bungo cino dalam ukiran Minangkabau.

Potongan Ukiran di Myson

Motif Kuciang Lalok jo Saik Galamai

Saik Galamai

Ukia ragam kuciang lalok

Salo manyalo saik galamai

Latak di pucuak dindiang hari

Disingok di ujuang paran

Parannyo ulua mangulampai

Asanyo di Gudam Balai janggo

Di dalam Koto Pagaruyuang

Ukiran Rajo Tigo Selo

Motif Sikumbang Manih dengan unsur yang sama

Motif Sulur-sulur Tanaman Rambat

Ragam motif ini sangat banyak ditemukan pada ukiran Minangkabau, dari sederhana sampai kompleks, salah satunya adalah motif Lumuik Hanyuik yang legendaris itu. Di Champa motif ini dipahat pada pilar-pilar utama candi. Klik gambar candi untuk melihat detail.

Pahatan di Pilar Candi Myson

Motif Ukiran Lumuik Hanyuik

Candi Myson

Komplek Candi Myson

Pilar Pilar di Candi Myson dengan Ukiran Tanaman Rambat

Klik di sini untuk melihat detail ukiran pada pilar-pilar di atas.

Sumber:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:My_Son_temple_detail.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_S%C6%A1n

http://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_Champa

http://zulfikri.orgfree.com/ukiran13.html

http://palantaminang.wordpress.com/motif-ukiran-minangkabau/

Baburu babi ka batu balang

Mandapek buluah jo rotan

Guru mati kitab lah hilang

Sasek ka sia ditanyokan

 

Nan sakapa alah diambiak urang

Nan sapinjik tingga diawak

Walau dibalun sabalun kuku

Jikok dikambang saleba alam

Walau sagadang bijo labu

Bumi jo langik ado didalam

 

Sabarih bapantang lupo

Satitiak bapantang hilang

Sungguahpun habih coreang di batu

Di limbago talukih juo

Latiak-latiak tabang ka pinang

Singgah manyasok bungo rayo

Aia satitiak dalam pinang

Sinan bamain ikan rayo

Warisan Budaya Tak Benda

Dan memang pada kenyataannya, para pemangku dan ahli-ahli adat di Minangkabau tidak merisaukan ketiadaan prasasti dan naskah-naskah ini. Naskah-naskah hanya populer di kalangan agama, tersebar pada surau-surau di pelosok Alam Minangkabau. Kalangan adat sendiri baru mulai akrab dengan naskah dan penulisan pasca masuknya Belanda ke Minangkabau semasa Perang Paderi. Sedikit demi sedikit tambo, pantun dan mamangan adat mulai disalin dalam aksara Arab Melayu, dimana sebelumnya hanya diwariskan dalam tradisi lisan.Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Datuak Sangguno Diradjo merupakan salah satu tonggak sejarah dimulainya era tulisan untuk hal-hal yang selama ini menjadi warisan budaya tak benda masyarakat Minangkabau.

Seperti yang tersirat dalam bait-bait pantun di atas. Para penyusun Adat Minangkabau sepertinya memang dengan sengaja mewariskan sejarah, aturan adat, filosofi dan budaya dalam bentuk warisan tak benda. Mayoritas ditransfer dalam bentuk pantun-pantun adat yang sarat dengan kiasan dan simbol dimana untuk benar-benar memahaminya butuh waktu dan perenungan dan juga butuh guru dan latihan.

Selain warisan tak benda yang berupa pantun-pantun yang menyimpan esensi dan kristalisasi adat Minangkabau, ada juga hal yang kasat mata namun tetap menyimpan simbol-simbol yang bagaikan tulisan hieroglyph di dinding piramida. Diantaranya adalah Ukiran Minangkabau dan Carano.

Dalam rangkaian tulisan yang ditulis oleh Emral Djamal Dt. Rajo Mudo, diterangkan bahwa dalam Carano itu tersimpan esensi adat Minangkabau. Ternyata isi carano, seperti sirih pinang, dan lainnya itu mengandung makna simbolik yang harus dipahami secara tasurek, tasirek, tasuruak dalam pengertian mandata, mandaki, manurun, dan malereang.

Dalam  Pidato Pasambahan Rajo- Rajo, persembahan Carano diawali dengan tutur:

Dilegakan Carano Nan Ampek

Nan duo lalu ka ujuang 

Nan ciek latak di tangah

Sabuah tingga di pangka

Itulah nan ka untuak niniak moyang

 

Adopun Carano nantun,

Partamo, Carano Bodi Caniago

Kaduo, Carano Koto Piliang

Katigo, Carano Pariangan, iyolah nan salareh Batang Bangkaweh,

Nan kaampek, Carano dari Si Pangkalan

Dari pantun diatas saja, secara kasat mata tersirat posisi Pariangan dalam sistem kelarasan di Minangkabau. Pariangan menyimbolkan asal muasal, sesuatu yang ada di tengah, tidak terbagi dua, namun merupakan Lareh Nan Panjang. Disebutkan juga sebuah Carano yang diperuntukkan untuk niniak moyang, yaitu Carano Si Pangkalan. Tampak jelas bahwa dalam adat ada empat unsur yang dihormati:

• Para nenek moyang
• Para pendiri Nagari Pariangan
• Para pendiri Kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago

Dalam Carano pula tersirat evolusi dan genealogis kebudayaan Minangkabau.

Tasurek, Tasirek, Tasuruak

Apakah itu anak kunci dalam adat? Dimanakah aluang bunian dalam adat? Meminjam pertanyaan Taufik Abdullah. Bagaimanakah Minangkabau itu dipahami? Dari mana harus mulai? Barangkali,  kita harus dapat kembali memiliki nalar makna budaya dengan kekuatan pembeda antara isi dengan kulit, antara baju dengan sisampiang, antara yang berbuhul mati, dan yang berbuhul sintak ! Mana aturan sapanjang tali iduik, mana pula aturan sapanjang patuik. Mana aturan nan sapanjang jalan. dan mana pula aturan  nan sapanjang panggalan.

Kehati-hatian membaca dan mentransmisikan asesori Budaya Alam Minangkabau memerlukan acuan khusus tentang makna budaya menurut budaya itu sendiri, bukan berdasarkan ratusan teori kebudayaan yang ada di dunia. Makna Budaya Alam Minangkabau harus dijelaskan dengan teori-teori dan sistematika Budaya Alam Minangkabau itu sendiri, untuk tidak terjebak kepada masalah distorsi budaya yang serius.

Untuk tidak menimbulkan kerancuan. Memaknai adagium adat Minangkabau haruslah utuh dan sempurna. Ada hubungan yang erat antara ungkapan yang satu dengan ungkapan yang lain, tali bertali. Keindahan bahasa, tidak punya arti apa-apa, tanpa beban makna yang dikandungnya.

Esensi, Kristalisasi, Simbolisme, Kodifikasi, Enkripsi, Genetika

Rangkaian kata-kata diatas terlihat asing dalam Bahasa Minang, namun semakin dalam kita menggali Adat Minangkabau dan filosofinya, secara tidak sadar kita akan bersinggungan dengan istilah-istilah saintifik di atas.

Tutur pasambahan adalah sari sejarah dan riwayat negeri asal, beserta falsafah adat yang ditransmisikan kepada pendengarnya. Disampaikan secara  kias dan ibarat-ibarat yang metafor unik. Walau beragam sistem, metoda dalam menempuh jalan hidup dan kehidupan ini,  falsafah manusia dan kemanusiaan dari sejak Socrates, Plato, Freud sampai kepada Dale Carnegi, dari Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd, sampai kepada Ibnu Arabi, Al-Halaj, al-Gazali, Iqbal, bahkan sampai kepada Levi Strauss dan lain-lainnya yang ada di dunia, namun ketangguhan dan ketegaran falsafah tradisi Minangkabau, yang telah merupakan sari pati (esensi) nilai-nilai ajaran mulia, bagi orang-orang Minangkabau, cukup dikiaskan  dengan ungkapan merendah dan manis : banyak bana siriah di balai, hanyo sakitu dalam carano.

Tali bertalinya ungkapan-ungkapan adat kerap disimbolkan dalam Ukiran Minangkabau dengan jalin menjalinnya sulur-sulur tanaman rambat. Sekali lagi mengingatkan kita bahwa untuk memaknai adagium adat Minangkabau haruslah secara utuh dan sempurna.

Esensi mempermudah pewarisan dalam hal efisiensi dan efektifitas. Jumlah pantun-pantun adat, mamangan, bidal, pepatah petitih, pasambahan dan berbagai jenis warisan tak benda yang berbentuk prosa dan puisi ini, jika dibukukan tidaklah akan mencapai setebal Al-Qur’an yang terbukti bisa dihafal. Warisan tak benda ini diwariskan dan ditransfer dari para pemangku adat kepada penerusnya dalam bentuk hafalan “warih nan bajawek”.

Sama seperti Al-Qur’an yang bisa dicek hafalannya, adagium-adagium adat ini akan diuji pula kesahihannya dalam acara-acara pasambahan adat, disanalah akan diketahui mana yang telah berubah atau hilang, untuk kemudian diluruskan kembali.

Walaupun demikian, tanpa dekripsi (pemahaman arti), ia tak lebih hanya teks dan hafalan tanpa arti. Ia bermetamorfosa menjadi sebuah pertunjukan, atau paket-paket yang dilombakan, seperti randai, pidato adat,  pencak silat dan tari-tari tradisional  lainnya. Padahal dekripsi membutuhkan waktu dan perenungan.

Penutup

Itulah sekelumit tentang warisan tak benda yang dimiliki masyarakat Minangkabau. Sebagai warisan ia memiliki kelebihan yaitu tidak bisa dicuri, dirampas dan dihancurkan. Namun karena sifat esensi dan kristalisasinya, butuh ilmu, waktu dan kesungguhan perenungan untuk membuka kembali enkripsinya, membuka kotak pandora Minangkabau. Inilah konsep genetika dalam warisan budaya Minangkabau, hasil dari petualangan intelektual nenek moyang kita.

kok dibalun sabalun kuku, jikok dikambang saleba alam

Sumber Inspirasi:

Tulisan Emral Djamal Dt. Rajo Mudo

http://kabatareh.blogspot.com/2009/02/menguak-tabir-alam-fikiran-minangkabau.html

Menurut pendapat yang paling umum dan bersumberkan kepada Tambo, pada awalnya di Minangkabau hanya ada empat suku saja yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Keempat suku mengelompok menjadi dua kelarasan yaitu Lareh Koto Piliang yang dipimpin Datuak Katumanggungan dan Lareh Bodi Caniago yang dipimpin oleh Datuak Perpatiah Nan Sabatang. Selanjutnya suku-suku asal ini membelah berulang kali hingga mencapai jumlah ratusan suku yang ada sekarang ini. Dapat ditebak, suku yang empat ini adalah penghuni kawasan lereng Gunung Marapi atau Nagari Pariangan. Konsep ini sesuai dengan tujuan penulisan tambo yaitu untuk menyatukan pandangan orang Minang tentang asal-usulnya.

Namun informasi dari tambo ini tidak menyebutkan:

• Darimana asal usul suku yang empat ini
• Darimana asal usul 4 suku lain yang ada di Nagari Pariangan (Pisang, Malayu, Dalimo Panjang dan Dalimo Singkek)
• Jika Nagari Pariangan adalah nagari pertama, mengapa tidak ada Suku Bodi dan Suku Caniago di dalamnya. Apakah suku yang berdua ini datang belakangan? Tentu ini akan menabrak konsepsi awal bahwa Bodi dan Caniago termasuk empat suku pertama.
• Asal muasal suku besar lain seperti Jambak, Tanjuang, Sikumbang dan Mandahiliang. Karena mereka bukanlah pecahan dari Koto, Piliang, Bodi atau Caniago.
• Suku-suku apa saja yang menjadi warga nagari-nagari yang menganut Lareh Nan Panjang.

Sebuah sumber memiliki pendapat yang berbeda dari keterangan di atas. Menurut Buku Sejarah Kebudayaan Minangkabau, suku asal Minangkabau adalah Suku Malayu, yang terpecah menjadi 4 kelompok dan masing-masingnya mengalami pemekaran, yaitu:

• Malayu IV Paruik (Malayu, Kampai, Bendang, Salayan)
• Malayu V Kampuang (Kutianyia, Pitopang, Jambak, Salo, Banuampu)
• Malayu VI Niniak (Bodi, Caniago, Sumpadang, Mandailiang, Sungai Napa dan Sumagek)
• Malayu IX Induak (Koto, Piliang, Guci, Payobada, Tanjung, Sikumbang, Simabua, Sipisang, Pagacancang)

Suku Malayu juga ditemukan sebagai suku para raja yang berkuasa di Pagaruyung, Ampek Angkek, Alam Surambi Sungai Pagu, Air Bangis dan Inderapura.

Suku Sebagai Representasi Klan Pendatang

Pada hakikatnya suku pada masa awal terbentuknya adalah representasi dari klan-klan yang membentuk masyarakat Minangkabau. Sebagaimana yang kita ketahui, Minangkabau pada masa awal pembentukan masyarakatnya adalah wilayah yang terbuka untuk didiami pelbagai bangsa sebagai konsekuensi letaknya yang dekat dengan jalur perdagangan internasional. Pantai Barat Sumatera (Barus), Selat Malaka dan daerah aliran sungai-sungai besar seperti Rokan, Siak, Kampar, Inderagiri dan Batanghari adalah pintu masuk utama berbagai bangsa pendatang sejak zaman megalitikum sampai periode berkembangnya kerajaan-kerajaan di Pesisir Timur Sumatera. Kaum pendatang ini segera menghuni kawasan Luhak Nan Tigo yang dalam Tambo disebut sebagai wilayah inti Minangkabau.

Persebaran Kaum Non-Pariangan di Luhak Nan Tigo

Meskipun tambo-tambo yang beredar dalam berbagai versi itu sepakat bahwa daerah pertama yang dihuni nenek moyang orang Minangkabau adalah Nagari Pariangan yang terletak di lereng sebelah selatan Gunung Marapi, namun ada informasi yang luput dari “teorema penyatuan silsilah” yaitu soal penduduk yang telah terlebih dahulu menghuni Luhak Agam dan Luhak Limopuluah Koto.

Dalam satu episode tambo tentang pencarian tanah hunian baru, ninik yang bertiga (Datuak Katumanggungan, Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Sri Maharajo Nan Banegonego) naik ke puncak Gunung Marapi untuk meninjau lokasi hunian baru yang terletak di sebelah Utara, Barat dan Timur Gunung Marapi. Menurut pandangan mereka tempat-tempat tersebut ternyata sudah dihuni orang.

Dalam cerita selanjutnya, ketiga ninik ini menyebutkan:

• Luhak Tanah Datar : buminyo lembang, aianyo tawa, ikannyo banyak (menggambarkan masyarakatnya yang ramai, statusnya tidak merata)
• Luhak Agam : buminyo angek, aianyo karuah, ikannyo lia (menggambarkan masyarakatnya yang berwatak keras, masyarakatnya heterogen, persaingan hidup tajam, orangnya keras hati, suka bermusuh musuhan dan selalu berkelahi pada masing masing kaum)
• Luhak Limopuluah Koto : buminyo sajuak, aianyo janiah, ikannyo jinak (menggambarkan masyarakatnya yang homogen dan penuh kerukunan, memiliki ketenangan dalam berpikir)

Pengamatan ini ternyata sesuai dengan Hikayat Asal Usul Suku Jambak, yang menceritakan bahwa ketika mereka masuk ke Luhak Agam yaitu ke daerah Koto Tuo Balai Gurah, mereka menemukan penduduk yang lebih dulu menghuni daerah ini. Suku Jambak berasal dari kaum pengelana (bisa juga pengungsi) yang datang dari Negeri Champa. Champa adalah sebuah negeri yang selalu menjadi target serangan tetangga tetangganya, sehingga menyebabkan emigrasi besar pada setiap serangan-serangan ini. Bahkan kata Jambak ini sangat mungkin adalah perubahan lafal dari Champa. Suku Jambak pada masa itu mengagungkan simbol Harimau Campa dan bendera merah yang kemudian menjadi simbol Luhak Agam karena dominannya pengaruh mereka.

Penduduk Koto Tuo Balai Gurah yang diusir oleh Suku Jambak ini kemudian menyebar ke daerah Kayu Tanam dan Pariaman, yang kemudian menjadi nenek moyang Suku Sikumbang. Menurut hikayat ini, Suku Sikumbang juga merupakan pendatang dari Asia Tengah dan Tiongkok yang pada saat kedatangannya terdiri dari dua gelombang. Yang satu berdiam di Luhak Tanah Datar dan sisanya menempati Luhak Agam. Sama seperti Suku Jambak, Suku Sikumbang juga memiliki simbol, yaitu Harimau Kumbang.

Pada beberapa tambo cerita ini dikaburkan dengan menafsirkan kondisi bumi yang diceritakan diatas (sejuk, panas, lembang) sebagai kondisi sebenarnya, bukan kiasan. Ada juga cerita soal tiga buah jurai (akar pohon) yang menunjuk ke tiga luhak diatas dan cerita soal tiga sumur di puncak Gunung Marapi yang menjadi tempat minum tiga kelompok nenek moyang yang akan membuka daerah Luhak Nan Tigo.

Penduduk Pariangan yang Bermigrasi ke Luhak Agam

Karena mayoritas Tambo menyatukan pandangan soal asal-usul dari Nagari Pariangan, maka yang dicatat secara resmi adalah perpindahan kaum yang berasal dari Pariangan yaitu rombongan pertama yang mendirikan Nagari Ampek Angkek. Selanjutnya adalah rombongan-rombongan yang mendirikan nagari-nagari Kurai, Banuhampu, Sianok, dan Koto Gadang. Jadi seolah-olah merekalah yang mula-mula membuka nagari tersebut.

Penduduk Pariangan sendiri secara tradisional adalah cikal bakal penduduk Luhak Nan Tuo (Tanah Datar), namun di tempat lain mereka belum tentu yang pertama. Inilah yang secara tidak sengaja tersirat dari episode pencarian tanah baru dalam tambo. Bukti lainnya adalah, Nagari Ampek Angkek ini menganut laras Koto Piliang, sistem yang didukung oleh mayoritas masyarakat Luhak Tanah Datar.

Yang Tersirat dari Kebesaran Luhak Nan Tigo

Luhak Nan Tigo sebagai wilayah inti Minangkabau, memiliki identitas sendiri-sendiri yang menunjukkan asal usulnya. Secara simbolik dilambangkan dengan warna merah, kuning dan hitam. Selain itu oleh simbol hewan kucing, harimau dan kambing yang konon menyimbolkan watak mereka.

Namun ada satu perihal yang lebih menegaskan lagi identitas ini yaitu kebesaran.

• Kebesaran Luhak Tanah Data adalah Sistem Aristokrasi Koto Piliang (Rajo Tigo Selo, Basa Ampek Balai, Langgam Nan Tujuah). Seluruh perangkat pemerintahan Koto Piliang berada di Luhak Tanah Data.
• Kebesaran Luhak Agam adalah Sistem Pertahanan atau Parik Paga. Disini kependekaran dan kepanglimaan lebih dihargai. Terlihat dari militansi mereka dalam lintasan sejarah. Sejak dari Harimau Campa, Tuanku Nan Renceh sampai perjuangan mereka dalam peristiwa PRRI.
• Kebesaran Luhak Limopuluah Koto adalah Sistem Demokrasi atau Musyawarah Para Penghulu. Penghulu yang duduk sehamparan, tagak sepamatang, sederajat dalam posisi.

Hal-hal diatas tampak menyiratkan asal-usul yang berbeda dari ketiganya. Kita bisa berasumsi bahwa:

• Penduduk Luhak Tanah Data pada awalnya di dominasi oleh pendatang asal India Selatan yang beragama Hindu dan berkasta-kasta (buminya lembang).
• Penduduk Luhak Agam seperti diterangkan di atas berasal dari tempat yang beragam (sangat heterogen) sehingga persaingan dan pertahanan adalah sesuatu yang utama dalam kehidupan mereka
• Penduduk Luhak Limopuluah Koto berasal dari India Selatan juga (dan mungkin ada tambahan dari tempat lain), namun menganut agama Buddha Mahayana.

Di kemudian hari terlihat bahwa mayoritas nagari-nagari di Luhak Agam dan Luhak Limopuluah ini adalah pendukung Kelarasan Bodi Caniago, sedangkan Luhak Tanah Data adalah pendukung Lareh Koto Piliang (kecuali Solok dan Limokaum Duobaleh Koto). Pada masa Perang Paderi, Agam dan Limopuluah Koto dengan segera bergabung dengan Gerakan Paderi yang berpusat di Bonjol, sedangkan Tanah Data tampak menunjukkan resistensinya.

Sumber:

http://mozaikminang.wordpress.com/2009/10/15/tambo-alam-minangkabau-dt-sangguno-dirajo/

http://mozaikminang.wordpress.com/2011/11/18/tambo-dan-silsilah-adat-alam-minangkabau/

http://mozaikminang.wordpress.com/2009/10/15/wilayah-kebudayaan-minangkabau/

http://mozaikminang.wordpress.com/2009/10/25/perbedaan-adat-koto-piliang-dengan-bodi-caniago/

http://mozaikminang.wordpress.com/2009/10/15/sistem-kelarasan-madzhab-ketatanegaraan-minangkabau/

http://mozaikminang.wordpress.com/2009/10/25/asal-usul-dan-wilayah-dua-kelarasan/

http://mozaikminang.wordpress.com/2011/11/15/suku-suku-di-minangkabau/

http://mozaikminang.wordpress.com/2009/10/15/perkembangan-sukuklan-di-minangkabau/

http://mozaikminang.wordpress.com/2011/11/23/tambo-luhak-kubuang-tigo-baleh/

http://mozaikminang.wordpress.com/2009/10/15/sejarah-turunan-suku-jambak-di-minangkabau/

http://marisma.multiply.com/journal/item/48/SEJARAH_RINGKAS_KERAJAAN_PAGARUYUNG_DARUL_QORROR_BHG.1_

Sepeninggal Adityawarman yang wafat pada 1375, belum ditemukan bukti yang memadai untuk mengetahui siapa pengganti dari Adityawarman. Terdapat ”bagian yang hilang“ dalam penulisan sejarah Kerajaan Pagaruyung. Bagian tersebut berada di antara masa pemerintahan Adityawarman (1347-1376) dan masa pemerintahan Sultan Alif Khalifatullah (Sultan pertama yang memeluk agama Islam) yang naik tahta sekitar tahun 1560 M. Sedikit informasi yang berhasil ditemukan, menyatakan bahwa ada kemungkinan pengganti Adityawarman adalah Ananggawarman yang merupakan putera dari Adityawarman (M.D. Mansoer et.al., 1970:64-65). Nama ini muncul dan dipahat dalam Prasasti Saruaso II. Ananggawarman inilah yang ditahbiskan pada 1376 untuk menduduki posisi raja menggantikan ayahnya, Adityawarman yang telah  meninggal (M.D. Mansoer et.al., 1970:64-65).

Namun tiba-tiba muncul pengkaitan ini dalam Tambo Pagaruyung yang diterbitkan tahun 1970. Tambo ini memuat silsilah sebagai berikut:

1. Raja Adityawarman
2. Raja Ananggawarman
3. Raja Vijayawarman
4. Daulat Yang DiPertuan Sultan Bakilap Alam Sultan Alif 1 Yamtuan Raja Bagewang
5. Daulat Yang DiPertuan Sultan Siput Aladin
6. Daulat Yang DiPertuan Sultan Ahmad Syah Yamtuan Raja Barandangan
7. Daulat Yang DiPertuan Sultan Alif ll Yamtuan Khalif
8. Daulat Yang DiPertuan Sultan Bagagar Alamsyah Yamtuan Raja Lembang Alam.
9. Daulat Yang DiPertuan Sultan Alam Muningsyah l Yamtuan Raja Bawang.
10. Daulat Yang DiPertuan Malenggang Alam Yamtuan Rajo Naro.
11. Daulat Yang DiPertuan Sultan Alam Muningsyah ll Yang DiPertuan Sultan Abdul Fatah Yamtuan Sultan Abdul Jalil l.
12. Daulat Yang DiPertuan Sultan Tangkal Alam Bagagarsyah Yamtuan Hitam.
13. Daulat Yang DiPertuan Sultan Abdul Jalil ll Yang DiPertuan Garang Yang DiPertuan Sultan Abdul Jalil.
14. Daulat Yang DiPertuan Puti Reno Sumpu Yang DiPertuan Berbulu Lidah.

Limbago Rajo Nan Tigo Selo, Basa Ampek Balai dan Langgam Nan Tujuah adalah warisan dari Lareh Koto Piliang, ciptaan Datuak Katumanggungan. Sedangkan Malayapura yang didirikan Adityawarman adalah penerus dari Dharmasraya yang sama sekali tidak terkait dengan sistem aristokrasi Koto Piliang.

Apakah tidak mungkin Malayapura ini “malendo” Limbago Rajo Nan Tigo Selo dan kemudian dihancurkan kembali oleh orang-orang Minangkabau pada periode 1376-1560 yang gelap itu?

Sementara istilah Raja Minangkabau sendiri “ditemukan” oleh Belanda untuk menghadapi Gerakan Paderi.

Sumber:

http://melayuonline.com/ind/history/dig/70/kerajaan-pagaruyung

http://marisma.multiply.com/journal/item/48/SEJARAH_RINGKAS_KERAJAAN_PAGARUYUNG_DARUL_QORROR_BHG.1_

Sepanjang sejarahnya yang selama 1.5 Millennium (192 M – 1832 M), bangsa ini telah menempuh kejayaan dan kehancuran. Dan sekarang bisa dikatakan punah, karena sudah tidak memiliki tanah air lagi dan anak cucunya yang sekira 500,000 an orang tersebar di delapan negara (Kamboja, Vietnam, Malaysia, Indonesia, USA, Thailand, Laos dan Perancis).

Kaitan Dengan Minangkabau

• Tokoh Harimau Campa dalam Tambo Alam Minangkabau
• Tempat asal leluhur Suku Jambak
• Kerajaan Inderapura yang bernama sama dengan Kota Inderapura di Champa
• Sistem Matrilineal yang diamalkan.

Dari Awal Sampai Puncak Kejayaan

Catatan sejarah Cina mencatat kemunculan Kerajaan Champa pada tahun 192 M, yang pada saat itu mereka sebut sebagai Lin Yi. Sejatinya Champa adalah sebentuk Konfederasi Kota yang terdiri dari:

• Inderapura (ibukota Champa dari 875 M -1000 M)
• Amaravati
• Vijaya (ibukota Champa dari 1000 M – 1471 M)
• Kauthara, dan
• Panduranga

Beberapa ahli sejarah berpendapat, kebudayaan Champa setidaknya dipengaruhi oleh unsur-unsur Cina, India, Khmer dan Jawa. Pada masa pra 1471 M, Hindu Shiwa adalah agama resmi negara, dan Sansekerta adalah tulisan resmi yang diwujudkan dalam prasasti-prasasti dan maklumat negara. Walaupun beraksara Sansekerta, bahasa yang digunakan tidak melulu Sansekerta, karena banyak ditemukan prasasti dengan dua bahasa, yaitu Sansekerta dan Champa. Agama Buddha Mahayana pernah juga menjadi agama resmi negara pada masa pemerintahan Raja Indrawarman II pada tahun 875 M. Saat itu ibukota berada di Inderapura.

Bangsa Champa adalah bangsa pedagang yang pada masa kejayaannya menguasai jalur perdagangan sutera dan rempah-rempah antara Cina, Nusantara, India dan Persia. Umumnya mereka adalah pedagang perantara.

Bangsa Khmer secara tradisional adalah pesaing Bangsa Champa, walaupun demikian kedua kerajaan ternyata saling mempengaruhi dan keluarga bangsawannya sering pula kawin mawin. Champa juga menjalin hubungan yang cukup dekat dengan dinasti raja-raja yang berkuasa di Nusantara, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Dalam salah satu keterangan disebut Kertanegara, Raja Majapahit memperistri Putri Champa.

Bangsa Champa juga tersebar sampai ke Acheh dan Minangkabau. Bahkan bahasa Champa mempengaruhi Bahasa Aceh yang dituturkan di Pesisir Utara dan Pesisir Timur Aceh. Bangsa Champa juga merupakan bangsa yang menganut adat matrilineal, sama seperti yang diamalkan orang Minangkabau saat ini.

Puncak kejayaan Champa berlangsung dari abad ketujuh sampai abad kesepuluh. Era ini meninggalkan bangunan-bangunan bersejarah seperti komplek percandian My Son (abad ke 7) dan Po Klong Garai (abad ke 13).

Serangan Serangan Menuju Kehancuran

Bangsa Khmer dan Bangsa Vietnam adalah musuh tradisional dari Bangsa Champa. Selama lebih seribu tahun perjalanan sejarah mereka, kedua bangsa ini silih berganti menyerang Champa.

Berikut ringkasan serangan-serangan tersebut:

• Invasi Khmer ke Kauthara, pada tahun 944-945 M
• Invasi Dai Viet ke Inderapura pada tahun 982 M, yang menyebabkan kota ini ditinggalkan dan ibukota pindah ke Vijaya di selatan
• Invasi Dai Viet ke Vijaya pada tahun 1021, 1026 dan 1044 M, yang menyebabkan tewasnya Raja Sa Dau dan ditawannya Permaisuri Mi E. Permaisuri kemudian bunuh diri dengan menceburkan diri ke lautan. Sejumlah 30,000 rakyat Champa juga tewas dalam penyerbuan ini. Tahun 1069, Dai Viet kembali menyerang Vijaya, membakar seisi kota dan menawan 50,000 warganya untuk dijadikan budak.
• Invasi Khmer ke Vijaya pada tahun 1080 M. Candi-candi dan Istana dihancurkan dan dirampok.
• Invasi Khmer pada tahun 1145 M, ibukota dipindahkan ke Panduranga. Komplek percandian My Son dihancurkan oleh Khmer. Namun pada tahun 1177 M, Champa melakukan serangan balasan ke ibukota Khmer dan membunuh Raja Khmer.
• Invasi Bangsa Mongol pada tahun 1283 M
• Invasi Dai Viet pada tahun 1471, pada saat ini komunitas Champa sudah menganut agama Islam. Invasi ini merupakan awal kehancuran Champa secara massif yang berujung pada terhapusnya negara Champa dari peta dunia. Kota Vijaya dihancurkan sehancur hancurnya, 60,000 rakyat tewas dan 60,000 lainnya ditawan sebagai budak. Raja Pau Kubah juga ditangkap dan dibunuh. Kaisar Lê Thánh Tông menganeksasi wilayah Amaravati dan Vijaya kedalam Vietnam. Peristiwa ini memicu emigrasi besar-besaran dari rakyat Champa yang tersisa ke Kamboja (Khmer), Malaka, Aceh dan wilayah lain di Sumatera.

Penindasan dan Genosida

Sisa-sisa rakyat Champa sekarang paling banyak terdapat di Propinsi Kampong Cham, Kamboja dan Provinsi Phan Rang-Thap Cham, Vietnam. Phan Rang diambil dari kata Panduranga, kota terakhir dan paling selatan dari peradaban Champa.

Kehidupan Urang Campa di Kamboja juga sangat tragis dan menyedihkan. Agama Islam yang mereka anut belakangan menyebabkan mereka memperoleh penindasan dari penguasa Khmer yang menginginkan tidak ada perbedaan. Orang-orang Champa tidak mau kawin dengan non-Muslim sehingga menyebabkan kemarahan para raja Khmer. Bahkan penguasa Khmer Merah, membunuh lebih dari 500,000 orang Champa dalam tindakan genosidanya.

Penghancuran Terakhir oleh Amerika

Meskipun masyarakat Champa sudah hampir musnah pada awal tahun 1960an, namun mereka masih menyisakan bukti-bukti peradaban mereka yang gemilang dalam bentuk candi-candi di komplek percandian My Son dan Po Klong Garai, arca-arca dan patung-patung perunggu yang disimpan di museum.

Namun ini tidak bertahan lama, karena selama Perang Vietnam, Amerika memborbardir komplek percandian My Son. Menghancurkannya dengan karpet bom hanya dalam satu minggu, sehingga tersisa hanya 20 bangunan dari 70 bangunan yang ada semula. Beruntung sebelum perang ada beberapa arkeolog Perancis yang memotret dan membuat sketsa dari bangunan-bangunan candi tersebut.

Pemerintah Vietnam sendiri tampak seperti memiliki dendam sejarah terhadap Bangsa Champa. Mereka membiarkan bangunan-bangunan ini tidak terawat dan ditumbuhi alang-alang. Mereka masih menganggap Urang Campa sebagai musuh abadinya. Selama pemerintahan Dinasti Nguyen di Vietnam Selatan, mereka membuat sebuah arena pertarungan gajah dengan harimau. Gajah selalu menang dan harimau pasti mati. Harimau yang merupakan simbol Bangsa Champa bagi mereka adalah simbol pemberontakan terhadap raja dan simbol kejahatan serta ketidakamanan dalam negeri. Gajah adalah simbol bagi raja.

Sumber:

http://en.wikipedia.org/wiki/Champa

http://www.viettouch.com/champa/champa_history.html

http://www.phnompenhpost.com/index.php/Special-Reports/the-long-tragedy-of-cham-history.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Cham_people_(Asia)

http://mforum.cari.com.my/archiver/?tid-254917.html

http://wanderlustandlipstick.com/blogs/dimsumdiary/2009/04/28/my-son-and-vietnams-war-tourism/

http://en.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_S%C6%A1n

http://blog.travelpod.com/travel-photo/jesstellstales/1/1262734976/tiger-and-elephant-fighting-arena.jpg/tpod.html